“Sebaliknya apabila belum bisa terlaksana atau hanya satu saja anggaplah sinkronisasi OK, integrasi Ok, koordinasi OK, tetapi koordinasinya buruk, itu akan susah untuk performa yang bagus karena kita tahu sendiri secara normal saja, mengatur mungkin satu kementerian, komunikasi antar menteri, sekjen dan sebagainya itu rumit. Apalagi ini sampai 100, apalagi ada wamen yang lebih dari satu. Saya meragukan, bahwa kabinet ini bisa mencapai performa yang baik,” ungkap Nicky ketika berbincang dengan VOA.
Menurutnya, gemuknya Kabinet Merah Putih tersebut disebabkan karena Prabowo mengakomodasi kepentingan pendukungnya sejak mengikuti kontestasi pilpres pada 2009 hingga akhirnya menang di 2024. Selain itu, Nicky juga menyoroti banyaknya pensiunan TNI dan kepolisian yang ditarik oleh Prabowo ke dalam pemerintahan yang dipimpinnya. Menurutnya, ia mengibaratkan pemerintahan ini layaknya seperti manajemen kemiliteran.
“Kabinet ini layaknya seperti join staf, ibarat kata kalau dalam posisi perang itu, ini dalam kondisi operasional level untuk membuat strategi tempur atau perang. Jadi orang-orang yang disiapkan adalah orang-orang yang memang tanpa perbedaan pendapat, jadi ketika komando diturunkan ya harus dilaksanakan,” tambahnya.
Pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahadiansyah mengungkapkan kabinet gemuk tersebut berpotensi menciptakan kebijakan yang tumpang tindih, sehingga cenderung akan tidak efektif. Selain itu, berbagai kementerian yang dipecah dan jumlah wakil menteri yang ditambah hingga tiga wakil menteri menjadikan adanya pemborosan dalam APBN.
“Kalau saya melihat terlalu banyaknya ini menjadikan kebijakan nantinya tidak efektif, itu potensinya akan terjadi tumpang tindih kebijakan, kalau yang nomenklaturnya beda yang dulunya satu kemudian dipisah. Itu kemudian menjadi tarik menarik kewenangan,” ungkap Trubus.
Menurutnya, hal tersebut sudah terbukti di era kepemimpinan presiden Joko Widodo dimana satu urusan atau permasalahan ditangani lebih dari satu lembaga dan menimbulkan berbagai permasalahan seperti kasus impor pangan. Pasalnya urusan pangan, katanya dikelola oleh Kementerian Pertanian, Bulog dan badan Pangan Nasional, sehingga terjadilah tumpang tindih kebijakan.
Maka dari itu, Trubus memprediksi kebijakan yang akan dihasilkan dari pemerintahan kali ini, cenderung tidak berpihak kepada kepentingan rakyat.
“Akan lebih banyak berakrobat kepada kepentingan politiknya saja, artinya kepentingan populisnya jadi bisa saja tersandera, atau kurang mendapat perhatian. Ini yang harus dilihat, karena selama ini belum pernah terjadi sampai segini banyaknya.,” pungkasnya. [Red]#VOA
