Kampanye pemilu presiden 2024 mulai memanas. Pertarungan elit politik dan para pendukungnya tidak saja sebatas gagasan dan program, tetapi juga peran tradisional gender. Bias dan prasangka buruk terhadap perempuan, atau dikenal sebagai misogini, ikut mewarnai pemilu presiden kali ini.
WASHINGTON DC (MDN) – “Di dalam banyak kasus, suami-suami yang terjerumus dalam korupsi itu karena istrinya tidak baik. Banyak koruptor-koruptor itu, yang sekarang masuk penjara, karena tuntutan istrinya. Gajinya cuma Rp20 juta, belanjanya Rp50 juta. Gajinya cuma Rp2 juta, belanjanya Rp5 juta, yang dituntut dari suaminya. Suami tidak punya pekerjaan lain, terpaksa korupsi, ngutip sana, ngutip sini. Itu karena ibu-ibunya.”Inilah petikan pernyataan calon wakil presiden nomor urut tiga, Mahfud MD, saat berbicara di sebuah acara di Kota Padang, Sumatera Barat, 17 Desember lalu, yang memicu kontroversi dan menimbulkan kemarahan sejumlah aktivis perempuan.
Upaya Mahfud MD mengklarifikasi hal itu di The Hermitage, Jakarta pada 22 Desember, tidak menyurutkan kemarahan mereka.
Budaya Stereotip
Mahfud bukan satu-satunya tokoh masyarakat yang mengeluarkan pernyataan yang kental bias gender seperti ini.
Dalam kasus indikasi campur tangan orang kuat dalam keputusan Mahkamah Agung yang mengubah aturan hukum tentang batas usia minimal seorang calon presiden dan wakil presiden, dan kemudian memuluskan jalan bagi putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres, kemarahan publik mengarah pada Ibu Negara Iriana. Sejumlah media secara terang-terangan menyebut Iriana sebagai dalang yang menggunakan berbagai cara untuk memuluskan langkah putranya.
Mendiang Kristiani Herrawati, atau akrab disapa sebagai Ibu Ani Yudhoyono, juga pernah disebut sebagai perempuan ambisius ketika mendorong pencalonan putranya, Agus Harimurti, sebagai calon presiden pada 2017.
Jika melihat era Orde Baru, Ibu Negara Tien Soeharto ketika itu juga kerap dituding sebagai sosok yang merancang berbagai keputusan, mulai dari proyek pembangunan Taman Mini Indonesia Indah, pemberlakuan PP Nomor 10/Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang disebut sebagai aturan anti-poligami, hingga penunjukkan dan pemberhentian pejabat.
Pos terkait
HUT ke-53 PDI Perjuangan Ngawi: Dari Sarasehan Kebenaran ke Ruang Dialog Politik Inklusif
Bhakti Sosial, Partai Garuda Dukung Program Presiden Prabowo Melalui Penguatan & Pemberdayaan UMKM
Sarasehan Bersama Agus Black Hoe: Janji Utuh untuk Anggaran Pokir
Hamka B Kady Anggota DPR RI: Pahlawan Aspirasi Masyarakat Takalar
