Sistem tertutup yang disebut Eva diterapkan di masa lalu, di mana partai berperan lebih besar dibanding caleg. Prioritas juga diberikan dengan mendudukkan caleg tertentu di nomor urut jadi. Dalam sistem ini, jika partai berkomitmen menjadikan perempuan sebagai wakilnya di parlemen, maka yang dilakukan adalah menempatkan caleg perempuan di nomor urut 1.
“Karena sistem terbuka pada saat perut kosong, dan pada saat indeks persepsi korupsi kita itu demikian rendah, itu membuat perilaku semua yang terlibat itu jadi korup,” tambah Eva.
Eva menekankan, ada semacam sikap di kalangan pemilih, bahwa amplop dari caleg merupakan hak bagi mereka.
“Jalan melindungi perempuan dan kelompok marjinal adalah kalau tertutup itu, dan yang kedua biayanya lebih murah. Orang lebih waras,” kata dia lagi.
Aktivis perempuan Damairia Pakpahan menganggap penting meningkatnya jumlah politisi perempuan di parlemen.
“Jadi diharapkan memang meningkatnya keterwakilan perempuan di arena politik itu menghasilkan perubahan kebijakan,” kata dia dalam diskusi yang sama.
Selain persoalan jumlah, perempuan di politik juga menanggung beban soal kapasitas. Salah satu contohnya adalah dengan ketua DPR yang seorang perempuan dan persentase seperlima dari jumlah total anggota, masih banyak agenda perempuan Indonesia terabaikan.
Bisa dimaklumi kemudian jika Juminem, sebagai aktivis PRT maju sebagai caleg. Dia dan juga banyak perempuan lain merasa, menitipkan aspirasi mereka ke anggota DPR yang tidak memahami kepentingan mereka, tidak akan membuahkan hasil maksimal.
Damairia juga menyentil soal mahalnya biaya pencalonan, yang menjadi persoalan dan belum diselesaikan sampai saat ini.
Cerita Sama di Amerika
Dari belahan dunia lainnya, Associated Press melaporkan kondisi yang nyaris sama di Amerika Serikat. Hampir 130 tahun sejak tiga perempuan pertama terpilih menduduki jabatan legislatif negara bagian di AS, perempuan masih sangat sedikit terwakili di badan legislatif tingkat ini.
Di 10 negara bagian, politisi perempuan jumlahnya kurang dari 25 persen dari jumlah anggota badan legislatif negara bagian. Data ini dikumpulkan oleh Rutgers’ Center for American Women in Politics.
West Virginia berada di urutan paling bawah dalam daftar tersebut, dengan hanya memiliki 16 perempuan dari 134 anggota Badan Legislatif, atau di bawah 12 persen. Angka rendah serupa juga ditemukan di negara bagian selatan seperti Mississippi, South Carolina, Tennessee, dan Louisiana.
