Perempuan dan Politik: di Yogya atau West Virginia Nasibnya Sama

WASHINGTON D.C ( DN ) – Geram karena mandegnya pengesahan RUU Pekerja Rumah Tangga, Jumiyem akhirnya memutuskan untuk masuk gelanggang persaingan sebagai caleg dalam Pemilu 2024. Melalui Partai Buruh, perempuan ini mencalonkan diri sebagai caleg DPR untuk Daerah Pemilihan (Dapil) DI Yogyakarta.Bekal sosialnya lumayan besar. Jumiyem pernah bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) selama 30 tahun dan kemudian aktif sebagai aktivis yang membela hak-hak rekannya dengan menjadi anggota Serikat Pekerja Rumah Tangga (SPRT) di Yogyakarta. Ketika bekerja sebagai PRT, dia juga meneruskan sekolah yang sempat berhenti di tingkat SMP, hingga meraih gelar sarjana hukum.

Yang tidak dia miliki adalah bekal dana. Di tengah kompetisi keras dengan praktik politik uang yang terang-terangan, dia akhirnya tersingkirkan.

“Saya melihat bahwa situasi politik saat ini, memang perempuan banyak yang memiliki kesadaran untuk maju sebagai caleg, meskipun pada akhirnya mentok pada masyarakat juga ya, karena seakan-akan uang itu menjadi tolok ukur untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat,” kata dia dalam diskusi Feminisme dan Pemilu: Representasi, Demokrasi, dan Ideologi, memperingati Hari Perempuan Internasional, yang diselenggarakan LETSS Talk, 8 Maret 2024 lalu.

Dalam diskusi ini pula, Jumiyem merinci bagaimana tanggapan pemilih yang secara terbuka meminta uang sebagai balasan untuk suaranya.

“Melihat dari proses kita dalam berkampanye, masih banyak masyarakat yang belum belum menyadari pentingnya peran perempuan di dalam kancah politik ini. Lebih parahnya, siapa yang punya uang itu yang bisa menang,” tandasnya.

Pengalaman serupa dihadapi politisi perempuan senior, Eva Kusuma Sundari. Pemilu kali ini, dia maju sebagai caleh DPR dari Partai Nasdem dari daerah pemilihan Jawa Timur VIII.

Sepanjang proses kampanye, dia mengaku merasakan betul bagaimana politik transaksional dipraktikkan tanpa malu-malu. Dia bahkan setuju dengan pendapat yang belakangan muncul, bahwa hanya dua kelompok yang bisa mengumpulkan suara di pemilu cukup banyak, yaitu artis dan mereka yang berbekal dana besar.

Praktik ini juga meminggirkan perempuan, sehingga afirmasi yang diperjuangkan menjadi kurang bermakna. Eva mengusulkan ada peninjauan sistem pemilu, jika ingin lebih banyak perempuan masuk parlemen, baik di pusat maupun daerah.

“Kalau enggak ada amplop, enggak akan tumbuh (suaranya), jadi aku mempertanyakan, kalau masih percaya afirmasi, syaratnya ya tertutup itu. Ongkos politik jadi lebih rendah dan lebih waras perilakunya. Ini asumsi berdasarkan pengalaman,” kata Eva.