Pakar Hukum Pemilu: Dana Ilegal Tak Saja Mencoreng Kredibilitas Partai Politik, Tetapi Juga Merusak Integritas Pemilu dan Demokrasi
Diwawancara secara terpisah, Titi Anggraini, pakar hukum pemilu di Fakultas Hukum Universitas Indonesia, mengapresiasi laporan PPATK dan mendorong tindak lanjutnya. Banyak pihak, ujar Titi, yang sudah menyampaikan informasi tentang begitu banyaknya ruang gelap dana politik, tetapi kemudian tidak bisa diakses untuk mengungkap kebenarannya.
Hasil analisis PPATK, tambahnya, sedianya semakin meneguhkan komitmen negara untuk mencegah manipulasi dalam pembiayaan politik dan pemilu Indonesia. Harus ada upaya serius untuk mencegah masuknya dana ilegal ke ranah politik, yang pada akhirnya memicu praktik koruptif lanjutan saat pejabat yang menggunakan dana gelap berkuasa. Hal ini tidak saja mengurangi atau mencoreng kredibilitas partai politik, tetapi juga merusak integritas pemilu dan demokrasi.
Dana ilegal merupakan pelanggaran hukum pemilu berat terhadap asas jujur dan adil. Selain itu sangat berisiko melanggengkan praktit koruptif dalam tata kelola pemilu karena pasti akan diikuti oleh tindakan transaksional dan koruptif lainnya saat mereka menjabat. “APBN dan APBD bisa menjadi alat bancakan,” tegas Titi.
Lebih jauh Titi menyoroti peran penting yang sedianya dapat dimainkan Bawaslu, sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengawasi dana kampanye dan menegakkan aturan hukum jika terjadi pelanggaran aturan main.
Bawaslu dan KPK Sudah Terima Laporan PPATK, Masih Dikaji Lebih Lanjut
Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan pihaknya masih mempelajari temuan PPATK yang sebenarnya sudah disampaikan dua kali. Informasi pertama dinilai sebagai informasi tanpa alat bukti. Tetapi informasi kedua yang disampaikan pekan lalu akan dibahas di Sentra Penegakan Hukum Terpadu, untuk menentukan apakah temuan itu akan ditindaklanjuti atau tidak.
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron mengakui dalam periode Desember 2023 – Januari 2024, KPK telah menerima dua laporan transaksi mencurigakan dari PPATK. Namun ia belum bersedia merinci lebih jauh tindakan apa yang akan diambil. [Red]#VOA
