Ketua SAPMA PP Pemalang, Widiyana Aji Setiantoko, S.Pd., menegaskan bahwa pihaknya telah mengirim surat audiensi resmi kepada Bupati pada Sabtu (5/4/2026). Pertemuan dijadwalkan berlangsung Selasa, 7 April 2026, dan akan menjadi ujian keberanian pemerintah daerah dalam menindak tegas praktik pungli di dunia pendidikan.
“Jika audiensi tidak berpihak pada rakyat, kami bersama elemen masyarakat akan turun ke jalan dalam aksi damai pada Kamis, 9 April 2026,” tegas Widiyana.
Aliansi SOLUSI merinci enam poin tuntutan yang wajib segera dijawab pemerintah daerah:
- Hentikan Pemaksaan Biaya – Menolak tarikan biaya bagi siswa yang tidak ikut study tour, serta segala bentuk intimidasi.
- Audit Sekolah & Travel – Mengusut dugaan kerja sama tidak sehat antara sekolah dan biro perjalanan.
- Prioritaskan Wisata Lokal – Menolak agenda luar kota yang membebani ekonomi, menuntut pemanfaatan destinasi wisata Pemalang.
- Regulasi Tegas – Mendesak Bupati dan DPRD menerbitkan Surat Edaran resmi, bukan sekadar janji politik.
- Sanksi Pemecatan – Menuntut pencopotan kepala sekolah yang terbukti menjadikan siswa sebagai komoditas bisnis.
- Kembalikan Marwah Pendidikan – Menjamin akses pendidikan tanpa diskriminasi ekonomi.
Titik Konsentrasi Aksi
Apabila tuntutan tidak dipenuhi, massa aksi akan mengepung tiga titik vital:
- Pendopo Kabupaten Pemalang
- Gedung DPRD Kabupaten Pemalang
- Kantor Dindikpora Pemalang
Aliansi SOLUSI menegaskan bahwa pendidikan adalah hak dasar, bukan ladang keuntungan bagi oknum. Gerakan ini menjadi peringatan keras bagi birokrasi pendidikan dari tingkat PAUD hingga SMP di seluruh Kabupaten Pemalang.
