Deni juga menyoroti pengelolaan dana hibah dan bantuan keuangan desa sebagai area yang membutuhkan perhatian khusus. “Kami ingin melihat detail program dan pelaksanaan bantuan keuangan desa agar lebih transparan dan tepat sasaran,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jatim, Musyafak Rouf, menyoroti dua temuan penting dalam laporan BPK yang perlu segera ditindaklanjuti. “Ada Rp17,5 miliar yang belum memiliki SPJ dari pihak eksekutif, serta laporan LPJ dana desa yang belum lengkap. Ini harus menjadi prioritas untuk diselesaikan,” tegas politisi PKB tersebut.
