Nalikan menegaskan bahwa rapat ini merupakan respons atas meningkatnya aduan masyarakat terkait mutu makanan yang diterima siswa. Ia menyebut, beberapa laporan menyebutkan menu yang disajikan tidak memenuhi standar gizi dan keamanan pangan.
“Rapat ini penting untuk menjawab keresahan publik dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG tidak menimbulkan salah persepsi, terutama di bulan puasa,” jelasnya.
Selain membahas regulasi penyaluran MBG, forum tersebut juga akan menjadi ruang penyelesaian berbagai persoalan teknis di lapangan. Pemerintah daerah ingin memastikan bahwa makanan yang disajikan benar-benar layak dan bermanfaat bagi siswa.
