Ia menambahkan, yang paling terdampak dari Permendikbud Ristek nomor 2 tahun 2024 ini adalah mahasiswa yang berasal dari kalangan menengah. Menurutnya, kalangan menengah tersebut tidak bisa mendapatkan keringanan biaya UKT karena masih dianggap mampu secara ekonomi.
Ia mencontohkan, kalangan menengah tersebut adalah orang tua mahasiswa yang berprofesi PNS dengan golongan rendah atau orang tua yang berprofesi sebagai karyawan swasta dengan gaji sedikit di atas UMR.
“Itu yang tidak dilihat oleh Mendikbud maupun pemerintah, yang mereka lihat itu hanya yang bisa mengajukan keringanan UKT berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh Kemensos, Kemenkes, dan itu yang bisa memperoleh keringanan, jadi besaran UKT-nya nanti hanya hanya Rp500 ribu dan Rp1juta,” ungkap Darmaningtyas..
“Tapi kelas menengah ini yang repot, kalau UKT di atas Rp2 juta misalnya, ya jelas menjadi beban karena pendapatannya pas-pasan, tetapi kalau mau minta keringanan tidak bisa karena tidak memenuhi persyaratan yang diatur di dalam Permendikbud,” imbuhnya.
Berdasarkan pengamatannya di lapangan, mahasiswa yang berasal dari kelas menengah ini jumlahnya mencapai 40 persen. Menurutnya, hal ini harus benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.
“Contohnya India, yang penduduknya jauh lebih banyak dari Indonesia, SDA-nya kalah dengan Indonesia, tapi kalau kita kuliah kedokteran di India bayarnya itu cuma Rp3 juta. Makanya banyak dokter-dokter dari India yang bertugas di Amerika, karena mereka pintar-pintar, dan negaranya memang mempermudah akses ke pendidikan tinggi,” jelasnya.
“Di Jerman gratis, dan beberapa negara di Eropa Barat itu menggratiskan pendidikan tinggi. Jadi negara maju pasti pendidikan warganya tinggi, dengan kata lain kalau mau membuat negara maju ya pendidikan warganya harus tinggi,” pungkasnya. [Red]#VOA
