Lagi, Guru Besar dan Akademisi Serukan Pemerintah Tegakkan Konstitusi, Peradaban Bangsa

  • Whatsapp
Demonstrasi menentang dugaan kecurangan dalam Pilpres 14 Februari di luar kantor Bawaslu di Jakarta, 19 Februari 2024 sebagai ilustrasi. Ratusan guru besar dan akademisi kembali menuntut pemerintah untuk menegakkan konstitusi. (Foto: AP)

Sehari sebelumnya puluhan guru besar dan akademisi di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta juga menyampaikan seruan serupa. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM) Arie Sujito menyoroti penegakan etika dan demokrasi; dan kesiapan kelompok masyarakat sipil untuk bersama-sama membenahi keadaan yang dinilai menjauh dari cita-cita reformasi 1998.

“Konspirasi, oligarki yang terus dilembagakan akan semakin permisif. Konstitusi begitu mudah diselewengkan, konstitusi mudah diakali, dan itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan dalam waktu dan cara-cara yang formal,” ujarnya.

Suara Kampus dan Masyarakat Madani

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Sejak awal Februari lalu sejumlah kampus terus menyampaikan seruan keprihatinan terhadap jalannya konstestasi Pemilu 2024, sikap Presiden Jokowi Widodo dan penyelenggara pemilu yang diduga meninggalkan jalan demokrasi dan masuk dalam konflik kepentingan.

Masyarakat Antropologi Indonesia, Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, serta Universitas Trisakti adalah tiga entitas terbaru yang menyampaikan keprihatinan dengan carut marut kondisi demokrasi, khususnya pelaksanaan Pemilu 2024 itu.

Sebelumnya, sekelompok akademisi dari sejumlah universitas seperti alumni UGM dan civitas akademika Unversitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta serta dari Universitas Indonesia juga telah menyampaikan petisi berupa kritik terhadap pemerintahan Jokowi. Mereka menyinggung soal etika hingga kenegarawanan dalam petisi itu.

Koodinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana mengatakan dalam negara demokratis, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, seruan, petisi maupun kritik harus dihormati. Menurutnya perbedaan pendapat, perspektif maupun pilihan politik adalah sesuatu yang sangat wajar dalam demokrasi. [Red]#VOA