Pada 1 Februari 2024 lalu, ketika menyerahkan bantuan pangan kepada masyarakat miskin di Sukoharjo, Jawa Tengah, Jokowi menyinggung kemarau panjang yang membuat stok beras menipis.
“Bantuan itu diberikan karena ada yang namanya musim kering yang panjang, sehingga harga beras menjadi naik, itu di seluruh dunia. Dulu, waktu keadaan normal, kita beli beras di semua negara bisa. Sekarang ini beras mereka pegang semua untuk rakyatnya sendiri-sendiri. Sehingga apa? Harga beras karena suplainya berkurang, harga beras menjadi naik,” kata dia di depan warga.
Ucapan senada, dia ulang kembali di gudang Bulog Batangase, Maros, Sulawesi Selatan, pada 22 Februari 2024. Saat memberikan bantuan pangan, Jokowi menyebut langkah ini sebagai salah satu upaya pemerintah menghadapi kenaikan harga beras.
“Karena ada perubahan musim, ada el nino, dan itu dialami bukan hanya negara kita, tapi negara lain juga mengalami hal yang sama harga beras naik,” ujarnya.
“Kita menyayangkan pernyataan Presiden Jokowi yang tidak bisa memberi solusi atas kenaikan harga beras bahkan hanya menyalahkan perubahan cuaca, sehingga produksi berkurang dan harga beras menjadi naik. Saya tegaskan persoalan beras tidak sesederhana itu,” kata Johan dalam pernyataan untuk media di Jakarta, Rabu (28/2).
Johan juga menilai, impor beras yang selama ini merugikan petani dan masyarakat menjadi penyebab rusaknya kemandirian pangan nasional.
Salah satu penyebab turunnya produksi padi yang berimbas pada anjloknya produksi beras, adalah menyusutnya lahan untuk menanam tanaman ini.
Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, BPS, serta Badan Informasi dan Geospasial sejak 2018 telah bekerja sama dalam penghitungan luas panen dengan menggunakan metode Kerangka Sampel Area (KSA) dengan memanfaatkan teknologi citra satelit.
Survei KSA mencatat, realisasi luas panen padi Januari-Desember 2023 mencapai sekitar 10,21 juta hektare. Angka itu turun 238,97 ribu hektare dibanding 2022 yang sebesar 10,45 juta hektar. Luas panen padi pada Maret 2023, yang merupakan masa puncak, sebesar 1,65 juta hektare, padahal Maret 2022 luasnya masih mencapai 1,76 juta hektar.
Perkiraan total luas panen padi pada Januari−April 2024 adalah 3,52 juta hektar, turun 693,90 ribu hektare atau 16,48 persen dibandingkan luas panen padi pada Januari−April 2023 yang sebesar 4,21 juta hektar.
Salah satu faktor penurunan luas panen, adalah karena petani saat ini belum tentu mau menanam padi. Choirul Anam, petani sekaligus aktivis pertanian di Blitar, Jawa Timur kepada VOA menyebut, menanam padi kadang justru membuat petani rugi.
“Kalau kita menanam padi dengan luas lahan 2 ribu-3 ribu meter, ya enggak cukup untuk mengembalikan modal saja. Untuk biaya panen saja sudah 10 persen dari hasil produksi. Belum biasa budidayanya. Kalau dihitung-hitung, tidak ada untungya menanam padi,” kata dia.
Sampai saat ini, mayoritas petani masih mau menanam padi di musim hujan, karena hanya itu yang bisa ditanam dan menjadi keahlian mereka sejak lama. Dia menyebut itu sebagai langkah untuk petani sekadar bertahan hidup.
Salah satu faktornya, menurut Choirul, adalah karena kebijakan pemerintah yang tidak pernah membela petani padi. Dia menyebut, pemerintah selalu berat sebelah. Ketika harga tinggi, pemerintah mengimpor beras hingga harga turun. Namun ketika harga rendah, pemerintah tidak memberikan subsidi bagi petani.
“Permasalahan petani di seluruh daerah hampir sama,” tegas Choirul.
Dia memberi contoh, saat panen raya tiba, harga gabah bisa tertekan hingga Rp3000-Rp3500 perkilo. “Padahal, biaya produksi empat ribu limaratus sampai empat ribu tujuh ratus perkilo,” ujarnya.
“Kalau kebijakan pemerintah selalu seperti itu, bisa juga petani kapok untuk nanam padi, kalau harus terus begitu,” tambah Choirul.
