Koalisi Perempuan Minta Presiden Jaga Netralitas dan Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan

  • Whatsapp
Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM, menggelar mimbar demokrasi perempuan di kawasan Patung Kuda, Jakarta pada 9 Februari 2024. (Courtesy: Koalisi Perempuan)

Koalisi Perempuan Siap Perluas Jaringan ke Daerah

Secara terpisah, seorang aktivis perempuan lain yang hanya ingin disebut sebagai Ulfa, mengatakan koalisi ratusan aktivis perempuan ini akan terus bersuara dan memperkuat jaringan mereka ke kelompok-kelompok perempuan di berbagai daerah.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
“Kami tidak akan berhenti untuk memberitahu Jokowi untuk segera berhenti melakukan cawe-cawe pada Pemilu 2024 ini. Biarkan pemilu berjalan sesuai aturan, biarkan ada penegakan hukum, ketika ada yang melanggar dia harus diberi sanksi, tidak dibiarkan bahkan justru diberi ruang untuk tidak mendapat sanksi yang harus diberikan sesuai aturan yang berlaku,”kata Ulfa.

Aktivis: Hukum Jadi Political Engineering, Bukan Social Engineering

Ketua Dewan Guru Besar Universitas Indonesia Harkristuti Harkrisnowo mengkritisi putusan Mahkamah Konstitusi yang menurutnya telah menunjukkan secara nyata penggunaan hukum sebagai political engineering, bukan social engineering.

“Dari awalnya tidak ada satu orang pun di fakultas hukum yang pernah berfikir bahwa proses yang ada di MK bisa menghasilkan putusan seperti ini,” ujarnya lirih.

Putusan Mahkamah Agung membuat putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka yang baru dua tahun menjabat sebagai wali kota Surakarta, dapat melenggang menjadi calon wakil presiden untuk mencampingi calon presiden Partai Gerindra, Prabowo Subianto.

Lebih jauh Harkristuti Harkrisnowo mengatakan putusan itu membuat seakan-akan hukum tidak ada kaitannya dengan etika. “Bahwa kalau sudah sesuai hukum, maka etika tidak menjadi hal penting. Padahal kita hidup di Indonesia, dan sejak kecil selalu diajari etika,” tegasnya.

Pelaksana Tugas Deputi V Kantor Staf Presiden (KSP) Rumadi Ahmad mengatakan senang dan menghargai masukan yang diberikan kepada pemerintah. “Terkait pemilu, sekarang sedang berjalan. Kita tidak mungkin mundur untuk pelaksanaan pemilu, meskipun berbagai macam dinamikanya kita sudah tahu. Pada akhirnya nanti masyarakat yang menentukan pada tanggal 14 Februari,” ujarnya. [Red]#VOA

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *