Koalisi Perempuan Minta Presiden Jaga Netralitas dan Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan

JAKARTA (DN) – Lima hari menjelang pemungutan suara, ratusan aktivis perempuan dari berbagai organisasi hari Jumat (9/2) turun ke jalan dan menggelar “Mimbar Demokrasi Perempuan” di kawasan Monas, Jakarta. Mereka dengan lantang menyampaikan kritik tajam terhadap praktik di pemerintahan yang dinilai telah mencederai dan mengangkangi demokrasi. Secara silih berganti, aktivis-aktivis perempuan yang tergabung dalam Koalisi Perempuan Penyelamat Demokrasi dan HAM ini menyampaikan seruan moral mereka, terutama menyoal hilangnya etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.Salah seorang aktivis perempuan senior yang juga mantan komisioner di Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Yuni Chuzaifah menyesalkan sikap Presiden Joko Widodo, yang di akhir masa jabatannya diharapkan akan mewariskan etika dan moral berharga, tetapi justru mengoyak dengan praktik-praktik nepotisme.

“Amanah reformasi diinjak-injak! Dikatakan nepotisme tidak ada tetapi justru anak dimunculkan dengan merusak mekanisme di Mahkamah Konstitusi yang selama ini merupakan mekanisme adi luhung yang dijunjung rakyat. Lalu kami bisa bergantung pada sistem apa lagi kalau Mahkamah Konstitusi tidak ada, tidak dididengarkan, bahkan digunakan untuk kendaraan politik,” ujar Yuni kepada VOA.

Salah satu penyesalan lain, ujar Yuni, adalah belum ada pertanggungjawaban jelas terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Mei 1998. Bahkan Jokowi menyampaikan dukungan kepada pasangan calon yang jelas-jelas punya jejak pelanggar HAM berat.