Kenakan Pakaian Adat Nusantara, Presiden Jokowi Pimpin Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Puluhan masyarakat dari sejumlah desa serta organisasi masyarakat sipil menggelar upacara bendera di kawasan Pantai Lango, Kecamatan Penajam. Acara dilanjutkan dengan pembentangan sebuah kain merah berukuran 50×15 meter dengan corak tulisan putih berbunyi “Indonesia is not for sale, Merdeka!” di Jembatan Pulau Balang oleh sejumlah aktivis lingkungan Greenpeace.
“Permintaan maaf Presiden Jokowi dalam pidato kenegaraan kemarin tidak ada artinya setelah satu dekade pemerintahannya membawa Indonesia makin jauh dari cita-cita kemerdekaan. Di akhir masa jabatannya Jokowi mewariskan berbagai masalah ketidakadilan,” kata Arie Rompas, Ketua Tim Kampanye Greenpeace Indonesia pada pernyataan persnya secara tertulis, Sabtu (17/8).
Dia berpendapat IKN merupakan proyek serampangan dan ugal-ugalan yang merampas hak-hak masyarakat adat dan lokal, tapi memberikan karpet merah untuk oligarki.
“Ibarat mengobral negara ini, Jokowi memberikan izin penguasaan lahan hingga 190 tahun untuk investor di Nusantara. Kerusakan lingkungan akibat pembangunan IKN juga akan berimbas memperparah krisis iklim,” kata Arie Rompas.
Dalam keterangannya, Greenpeace menyitir data Forest Watch Indonesia (FWI) yang menyebut bahwa sekitar 20 ribu hektare hutan di area IKN hilang selama lima tahun terakhir. Total tutupan hutan alam yang tersisa di wilayah IKN hanya 31.364 hektare, termasuk kawasan hutan mangrove seluas 12.819 hektare.
“IKN adalah wajah paripurna dari ilusi kemegahan dalam perayaan kemerdekaan 79 tahun. Kebanggaan nasionalisme dan kebangsaan kita dijebak pada kemegahan infrastruktur semata,” ujar Fathur Roziqin Fen.
Ia menambahkan bahwa proyek pembangunan IKN juga menyebabkan dampak pada “silent victims,” yaitu satwa-satwa seperti orangutan, bekantan, dan pesut yang ada di wilayah tersebut. Selain itu, habitat serta keanekaragaman hayati di lanskap Teluk Balikpapan juga terancam.
Proyek IKN yang diperkirakan akan menelan dana lebih dari $32 miliar atau sekitar Rp520 triliun menjadi sorotan luas karena dianggap merusak lingkungan dan membebani anggaran pemerintah secara signifikan, terutama di tengah menurunnya daya beli masyarakat. [Red]#VOA
