Menurutnya, selama ini kebijakan pemerintah selalu mengutamakan kepentingan konsumen, dan mengatasi masalah pangan dengan cepat lewat cara impor.
“Saya sederhana saja, tingkatkan kesejahteraan petani, karena apa? Ketika petani sejahtera, ketika petani mendapat profit yang memadai dari lahan yang mereka olah, mereka akan mempertahankan lahannya. Lalu mereka akan berupaya mengadopsi teknologi baru untuk meningkatkan produktivitasnya,” papar Dwi.
Peningkatan kesejahteraan petani akan berdampak besar, tidak hanya untuk petani itu sendiri, tetapi juga bisa menarik anak muda tertarik untuk terjun di dunia pertanian.
“Lalu petani akan mempertahankan lahan yang mereka kuasai, bahkan mereka juga akan memanfaatkan lahan-lahan yang tidak termanfaatkan saat ini. karena lahan kosong atau lahan kering saja itu masih ada 14 juta hektare di Indonesia, dan itu belum termanfaatkan secara optimal,” pungkasnya.
Diversifikasi Pangan
Senada dengan Dwi, Guru Besar Teknologi Hasil Pertanian, Unika Santo Thomas Medan, Posman Sibuea mengatakan pemerintah harus memiliki kajian akademik yang menyeluruh jika ingin melakukan program pengelolaan lahan pangan dalam skala besar, termasuk apakah keputusan untuk mencetak sawah baru di wilayah timur Indonesia tersebut sudah tepat. Pasalnya, mayoritas masyarakat di sana tidak banyak mengkonsumsi beras.
Menurutnya, jika memang pemerintah ingin tetap mengolah lahan pangan dalam jumlah besar, jangan hanya terpaku pada padi. Ia menyarankan untuk mengembangkan pangan lokal di wilayah masing-masing.
“Sebetulnya kalau mau dilakukan, coba dilihat apakah memang harus padi? atau memang pangan-pangan lokal saja yang harus dikembangkan di sana, karena di Papua itu dari dulu tidak pernah mengenal beras. Mungkin dengan umbi-umbian, sagu, jagung (akan berhasil),” ungkap Posman.
Namun, Posman menekankan bahwa jika pemerintah memang ingin memajukan produksi pangan lokal, hal itu harus dilakukan dengan manajemen yang profesional. Dengan mendorong diversifikasi pangan dan mempertahankan keanekaragaman pangan lokal di berbagai wilayah, dia yakin ketergantungan Indonesia terhadap beras bisa berkurang secara alami.
“Kita lihat tingkat konsumsi beras di Indonesia masih tinggi, rata-rata 90-100 kg per kapita per tahun. Kalau dibandingkan dengan Malaysia, negara-negara maju, mereka bisa hidup tanpa harus mengkonsumsi nasi tiga kali sehari,” jelasnya.
“Kalau sudah 500 ribu hektare, ini sudah sangat luas sekali. Bagaimana nanti petani mengelola itu?” katanya.
“Apakah seperti nasib di Kalimantan yang ditinggalkan oleh petani yang sudah dibagi lahannya, karena memang setelah selesai dikasih lahan, dikasih sarana produksi, pemerintah meninggalkan. Sehingga petani-petani lokal yang ada di food estate itu merasa ditinggalkan oleh pemerintah, tidak diberi lagi pendampingan untuk mereka. Jadi, petani lokal itu jangan ditinggalkan, mereka harus menjadi tuan di atas tanahnya,” pungkasnya. [Red]#VOA
