Kementan Optimis Bisa Berhasil Cetak Sawah 500 Ribu Hektare di Merauke

  • Whatsapp
Presiden Joko Widodo didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Yasin Limpo, dan sejumlah pejabat meninjau areal persawahan yang menjadi kawasan lumbung pangan di Kabupaten Sumba Tengah.

Bupati Merauke Romanus Mbaraka mengatakan wilayahnya merupakan penunjang bagi kebutuhan pangan di Papua.

Saat ini, pemerintah juga tengah menyiapkan pertanian organik sebagai solusi pertanian berkelanjutan yang lebih sehat. Selain itu, kata Romanus, pihaknya telah menyiapkan dukungan infrastruktur irigasi untuk target produksi yang lebih besar.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Terima kasih kepada Bapak Menteri Pertanian atas dukungan dan arahan terhadap jalannya pembangunan pertanian di wilayah Merauke. Ke depan, kami siap menjadikan pertanian sebagai solusi masa depan yang berkelanjutan,” tutur Romanus.

Empat Pilar

Dwi Andreas Santosa, Guru Besar Institut Pertanian Bogor (IPB), memastikan program cetak sawah tersebut akan berakhir dengan kegagalan. Ia juga membantah klaim dari Mentan bahwa program cetak sawah sebelumnya yang dilakukan di provinsi yang sama telah berhasil.

“Kata siapa (berhasil)? Sekali-kali cek ke sana. Yang program cetak sawah 1,2 juta hektare di Merauke hasilnya apa? Coba saja di cek, tidak ada hasilnya. Saya sendiri ketemu dengan direktur Medco, karena dulu awalnya idenya dari Medco. Tidak ada (hasilnya). Medco juga lari dari sana. Keluar. Pemerintah itu seringkali membikin program yang menggebu-gebu seperti itu seolah-olah luar biasa tapi hasilnya nol,” ungkap Dwi.

Dwi merujuk pada Medco Group, korporasi multibisnis yang didirikan mendiang penguasa minyak dan gas bumi, Arifin Panigoro.

Menurutnya, program pengembangan lahan pangan dalam skala besar yang dilakukan oleh pemerintah dari waktu ke waktu selalu gagal. Penyebabnya, kata Dwi pemerintah selalu melanggar empat pilar yang seharusnya dipenuhi terlebih dahulu.

Pilar pertama adalah kesesuaian lahan dan agro climate (dampak iklim dan cuaca terhadap pertanian). Pilar kedua yaitu kelayakan infrastruktur yang menurutnya cukup berat untuk terpenuhi seperti infrastruktur air. Dalam pilar kedua ini, katanya, masih ada infrastruktur jalan usaha tani yang harus dikelola dengan baik.

Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah memasang spanduk di lokasi proyek food estate yang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. (Foto: Courtesy/Greenpeace Indonesia)
Aktivis Greenpeace, LBH Kalimantan Tengah, Save Our Borneo, dan Walhi Kalimantan Tengah memasang spanduk di lokasi proyek food estate yang dikerjakan Kementerian Pertahanan di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. (Foto: Courtesy/Greenpeace Indonesia)

Pilar ketiga adalah kelayakan budi daya dan teknologi. Lalu terakhir, pilar masalah sosial ekonomi pertanian yang menurutnya cukup kompleks karena berkaitan dengan masalah lahan, dan juga berkaitan dengan jumlah petani yang terus menurun.

“Jadi serin gkali, program pemerintah itu program bombastis tapi tidak ada hasilnya. Yakin saya itu juga akan gagal. Itu hanya sekedar jargon, wacana sangat bombastis, tapi tidak akan ada hasilnya. Bisa saja berhasil selama empat pilar itu bisa dipenuhi. Selama dari empat pilar tersebut satu saja tidak bisa dipenuhi, pasti gagal jawabannya,” jelasnya.

Kesejahteraan Petani

Agar ke depan produktivitas pangan bisa membaik dari waktu ke waktu Dwi menekankan kepada pemerintah untuk memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan petani. Selama ini, pemerintah kata Dwi sama sekali tidak peduli dengan nasib petani sehingga banyak petani yang berhenti dari profesinya karena cenderung merugi.