“Maraknya tempat hiburan malam, peredaran narkoba, dan lemahnya pengawasan sosial di sekitar kawasan industri menjadi ancaman serius yang harus segera ditangani,” ujarnya.
KAHMI juga mendesak penanganan khusus bagi masyarakat terdampak pembangunan PLTA Kayan, serta percepatan realisasi Daerah Otonomi Baru (DOB) Tanjung Selor sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara, yang telah tertunda sejak 2012.
Dalam forum tersebut, KAHMI turut mengangkat isu strategis dari Kabupaten Nunukan, yang berbatasan langsung dengan Sabah, Malaysia. Aryono menekankan pentingnya pemekaran Pulau Sebatik serta pembentukan Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Krayan sebagai langkah percepatan pembangunan dan pemerataan pelayanan publik.
“Pemekaran bukan sekadar urusan administrasi, tapi bagian dari strategi mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perbatasan,” jelasnya.
