Menurutnya, Indonesia di masa lalu sempat mencapai swasembada pangan pada tahun 1984 dengan posisi menteri pertanian Profesor Sudarsono dari Universitas Gadjah Mada (UGM) yang memang mumpuni di sektor pertanian. Sehingga, beliau katanya memahami kebijakan apa yang harus dilakukan untuk memajukkan sektor pertanian tanah air, bukan hanya sekedar kebijakan yang bersifat retorika dan wacana semata.
Sementara itu, Pengamat Energi Fabby Tumiwa mengungkapkan ada beberapa hal penting yang harus dilakukan Prabowo-Gibran dalam meningkatkan ketahanan energi.
Pertama katanya, melakukan transisi energi yang berkeadilan dalam artian mendorong pemanfaatan energi terbarukan agar kelak bisa menggantikan energi fosil. Hal ini, katanya cukup mendesak karena 87 persen penggunaan energi di Indonesia masih dipasok dari energi fosil. Selain itu, Indonesia juga katanya masih mengimpor 60 persen BBM untuk kebutuhan di dalam negeri.
“Energi fosil itu menyebabkan kenaikan emisi gas rumah kaca, berkontribusi pada kenaikan emisi gas rumah kaca global yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Ada krisis iklim yang terjadi di banyak negara termasuk di Indonesia, makanya ada El-Nino yang panjang yang menyebabkan gagal panen dan sebagainya. Dan Indonesia merupakan negara nomor lima penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, Jadi tidak bisa dipungkiri Indonesia harus bertanggung jawab, dengan cara pengurangan penggunaan energi fosil dengan cepat,” ungkap Fabby.
Permasalahan energi lain yang harus segera diselesaikan Prabowo menurut Fabby adalah subsidi energi yang tidak bisa diselesaikan oleh Jokowi bahkan cenderung semakin besar. Berdasarkan catatannya, subsidi dan kompensasi untuk energi fossil ini mencapai hampir 15 persen dari APBN. Hal ini menjadikan adanya fiskal yang cukup ketat, sehingga menghambat program penting lainnya seperti pengentasan kemiskinan dan meningkatkan indeks pembangunan manusia di tanah air, penciptaan lapangan kerja dan lain-lain.
“Alokasi anggaran untuk tadi termakan oleh subsidi. Jadi menurut saya pemerintah ke depan harus bisa mengatasi subsidi, artinya bukan mencabut subsidi tetapi mereformasi subsidi sehingga subsidi itu hanya diberikan kepada mereka yang layak menerima subsidi dan juga harapan saya subsidinya untuk pengembangan energi terbarukan, bukan untuk energi kotor,” jelasnya.
Prabowo, juga diharapkan bisa memastikan akses energi yang terjangkau dan berkelanjutan di seluruh pelosok Indonesia. Jokowi, kata Fabby sebelumnya menargetkan elektrifikasi mencapai 100 persen di seluruh Indonesia pada 2019, namun mundur hingga 2024. Ia tidak yakin target ini akan terpenuhi hingga akhir tahun 2024 ini. Maka dari itu, Prabowo harus bisa menjamin kualitas akses ke energi yang berkelanjutan dan merata dari Sabang sampai Merauke. Dengan begitu, selain listrik ini bisa menunjang kehidupan sehari-hari masyarakat, dan juga bisa digunakan untuk aktivitas yang lebih produktif sehingga perekonomian daerah bisa terdongkrak dengan baik.
“Ini yang menjadi kendala, karena kalau saya lihat sampai hari ini, daerah terpencil, desa-desa itu karena pasokannya listriknya tidak 24 jam, sehingga masyarakat terkendala untuk memanfaatkannya untuk kegiatan produktif. Padahal ini penting kalau kita ingin mendorong peningkatan ekonomi masyarakat terutama daerah 3 T, tertinggal, terpencil dan terdepan,” pungkasnya. [Red]#VOA
