Ia juga mengapresiasi upaya perusahaan dalam merawat lingkungan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah dengan membuat persemaian yang memproduksi bibit maupun tanaman endemik Papua untuk merehabilitasi hutan-hutan yang ada.
Banyak Perbaikan yang Harus Dilakukan
Pengamat Pangan Dwi Andreas Santosa mengungkapkan, jika sektor pangan yang dalam hal ini berkaitan erat dengan sektor pertanian ingin berhasil, maka Prabowo harus memilih seorang Menteri Pertanian layaknya memilih Menteri Keuangan. Dwi menjelaskan selama ini sosok Menteri Keuangan selalu dipilih Jokowi berdasarkan kemampuan yang dimilikinya, bukan sekedar bagi-bagi jabatan atau bagi-bagi kue kekuasaan.
Sayangnya, kata Dwi selama 10 tahun terakhir sosok Menteri Pertanian selalu diisi oleh sosok yang tidak mumpuni, alias hanya bagi-bagi jabatan semata. Hasilnya, kata Dwi cukup berakibat fatal terhadap pembangunan di sektor pertanian selama 10 tahun terakhir. Ia mencontohkan, produksi padi selama Jokowi menjabat turun 1,04 persen per tahun. Sehingga Indonesia, katanya harus mengimpor beras terbesar selama 25 tahun terakhir yakni 3,06 juta ton pada tahun lalu.
“Neraca perdagangan kita bagaimana? Impor pangan kita selama 10 tahun melonjak dari USD10,1 miliar ke USD18,6 miliar. Yang menghasilkan defisit neraca perdagangan kita dari USD8,9 miliar ke USD16,3 miliar. Bisa dibayangkan itu kenyataannya. Padahal janjinya sebelumnya juga sama ini sektor pangan teramat penting,” ungkap Dwi ketika berbincang dengan VOA.
“Angkat menteri pertanian yang betul-betul professional, tahu betul memiliki pengetahuan yang memadai terkait bagaimana memajukkan sektor pertanian di Indonesia. Itu yang teramat penting, professional, tidak terikat, tidak terafiliasi dengan siapapun sehingga betul-betul dia berpikir untuk pembangunan pertanian yang sesungguhnya. Tapi kalau bagi-bagi kue lagi ya sudah, selesailah. Dan itu kisah 10 tahun terakhir akan terulang lagi, malah semakin buruk,” tambahnya.
