Zulfikar Rakhmat, Direktur Pusat Kajian China dan Indonesia di Center for Economic and Legal Studies (CELIOS), mengatakan pembicaraan kerja sama ekonomi yang dilakukan di dalam setiap pertemuan antara Indonesia dengan RRT selalu sama dari waktu ke waktu.
Ia juga mengakui bahwa secara angka baik dalam hal neraca perdagangan maupun investasi RRT selalu mengalami peningkatan dari waktu ke waktu. Namun, Zulfikar menyayangkan Indonesia kerap tidak membahas isu-isu sensitif yang menurutnya seharusnya diselesaikan agar hubungan bilateral antara Indonesia dan RRT bisa lebih baik lagi ke depannya.
“Kita ambil contoh, misalnya melanjutkan kereta cepat yang ke Surabaya, tapi tidak dibahas bagaimana isu-isu kemarin ketika pembangunan Jakarta-Bandung, utang yang masih belum jelas kapan bisa terbayarkan, kemudian isu kecelakaan pekerja dan seterusnya tidak dibahas. Belum lagi dampak negatif investasi China terutama di sektor mineral tidak dibahas. Kemudian isu Laut China Selatan tidak dibahas,” ungkap Zulfikar.
“Jadi untuk menciptakan hubungan yang sehat, itu tidak hanya dilihat dari kuantitatif, tidak hanya dilihat dari angka, oh iya angkanya sudah sama, investasinya besar. Tetapi juga dilihat dari segi kualitatif, kualitas bagaimana dampak-dampak negatif itu juga perlu diselesaikan, masalah-masalah yang masih menjadi enigma dalam hubungan Indonesia-China juga perlu diselesaikan,” jelasnya.
“Kemudian juga dampak lingkungan yang masif (akibat investasi RRT), kami di CELIOS baru saja pulang dari Morowali, bertemu dengan pemerintah daeah di sana. Mereka komplain terhadap dampak lingkungan, isu pekerja yang ada di sana. Hal-hal demikian kok tidak dibahas,” tambahnya.
Dengan begitu bergantungnya Indonesia kepada negeri matahari terbit ini, jelas Zulfikar Indonesia seakan tidak punya kuasa untuk menyelesaikan berbagai masalah yang sebenarnya berdampak tidak baik bagi Indonesia. Ia juga mengingatkan pemerintah bahwa perlambatan ekonomi RRT dalam kurun waktu beberapa waktu terakhir ini juga akan berdampak kepada perekonomian tanah air.
“Kita tidak punya bargaining power, isu-isu yang lebih strategis misalnya tentang Laut China Selatan. Laut China Selatan ini soal kedaulatan, bagaimana China masuk ke area kita, tapi kita gak punya strong position. Kenapa? Karena kita bergantung secara ekonomi dengan China, kita nggak berani misalnya mengatakan “jangan masuk ke wilayah kami”. Indonesia tidak berani mengatakan itu ke China, dan tidak dibahas juga,” pungkasnya. [Red]#VOA
