“Dengan asumsi perbedaan satu tahun, saya kira menjadi penting untuk menyesuaikan target pertumbuhan ekonomi yang tidak berbeda jauh dengan perkiraan pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun 2024,” kata Yusuf lewat pesan tertulisnya kepada VOA.
Yusuf juga menyoroti target defisit anggaran yang ditetapkan 2,53 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), yang menurutnya juga dimoderasi mengingat sebelumnya beredar isu bahwa target defisit APBN batas atasnya bisa mencapai 2,8 persen.
Ia menjelaskan penyesuaian target-target ini diperlukan mengingat isu disiplin fiskal sempat menjadi kekhawatiran publik. Selain itu, Yusuf menilai bahwa target defisit 2,53 persen tersebut memperlihatkan pemerintahan saat ini mencoba untuk mengakomodasi kebutuhan belanja pemerintahan baru. Pada saat yang sama, juga tetap memperhatikan prinsip disiplin fiskal dalam pengelolaan APBN dalam jangka menengah dan jangka panjang.
Lebih jauh, Yusuf mengatakan bahwa akselerasi pertumbuhan ekonomi akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang akan diestafetkan dari pemerintahan saat ini ke pemerintahan baru.
Ia menekankan pemerintahan baru harus mencari cara bagaimana kemudian memastikan target akselerasi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek ini bisa tercapai. Hal ini sangat penting mengingat dalam 10 tahun kepemimpinan Jokowi target pertumbuhan ekonomi yang dipatok relatif tinggi tidak tercapai.
“Jadi saya kira nantinya APBN 2025 juga akan difungsikan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi baik untuk mengejar target 5,2 persen atau bahkan dalam jangka menengah di atas angka itu,” katanya.
Yusuf menambahkan dalam upaya penurunan tingkat kemiskinan juga merupakan salah satu pekerjaan rumah dari pemerintahan baru yang sangat penting. Menurutnya, perbaikan data harus dilakukan agar tepat sasaran.
“Apalagi data ini juga berkaitan dengan penggunaan yang ditujukan bagi program-program baru. Nantinya data dari bantuan sosial. Tentu juga akan berkorelasi dengan data yang digunakan untuk program-program baru ini. Harapannya program baru bisa meminimalisir error penerima dari mereka yang kemudian berhak dari bantuan atau program itu sendiri,” tambahnya.
Terkait penggangguran, Yusuf menyoroti proporsi tenaga kerja di sektor informal yang masih relatif besar.
“Hal ini yang saya kira tidak terlalu tersirat dalam pidato RAPBN yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo, padahal upaya untuk menurunkan pekerja di sektor informal saya kira juga berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang,” pungkasnya. [Red]#VOA
