“Jangan sampai muncul kesan ada upaya melindungi oknum. Keterbukaan adalah bentuk tanggung jawab kepada publik,” ujarnya.
Sebagai bentuk kontrol sosial, AMI memastikan akan menggelar aksi unjuk rasa di Kantor Wilayah Pemasyarakatan Jawa Timur pada 25–26 Februari mendatang.
Dalam rencana aksi tersebut, AMI membawa sejumlah tuntutan utama, di antaranya, mendesak pencopotan Menteri IMIPAS RI, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kepala Kanwil Ditjenpas Jatim, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Bojonegoro, mendesak pencopotan dan pemberhentian Kalapas, KPLP, serta Kamtib Lapas Kelas IIA Pamekasan, publikasi resmi hasil pemeriksaan dugaan pelanggaran.
AMI menegaskan akan tetap turun ke jalan jika hingga waktu yang ditentukan tidak ada kejelasan dari pihak terkait.
“Ini menyangkut integritas lembaga negara. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” pungkas Abdul Aziz. (**)
