Abdullah menambahkan, KNPI berisiko kehilangan jati diri sebagai wadah pemuda lintas organisasi jika dijadikan sarana branding politik. “KNPI itu rumah bagi seluruh pemuda. Jika dipakai sebagai alat elektoral, maka fokus pemberdayaan bisa bergeser ke kepentingan politik,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa kebijakan pemuda yang lahir dari KNPI seharusnya mencerminkan kebutuhan generasi muda secara luas, bukan sekadar selera partai tertentu. Karena itu, pengawasan dan kontrol publik dinilai penting agar formatur tetap menjaga marwah organisasi.
Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan, organisasi kepemudaan wajib bersifat independen, demokratis, dan tidak berafiliasi dengan partai politik. Pasal-pasal dalam UU tersebut menegaskan bahwa pemerintah dan masyarakat memiliki peran dalam menjaga agar organisasi pemuda tidak dijadikan alat politik praktis.
