Musa juga menyoroti sistem distribusi yang dianggap tidak masuk akal. Menurutnya, dapur SPPG membagikan jatah makanan sekaligus untuk tiga hari.
“Jika biaya operasional dihitung harian, lalu makanan dirapel untuk tiga hari, ke mana anggaran dua hari sisanya? Ini bukan sekadar masalah teknis, tapi berpotensi merugikan negara,” tegasnya.
Politisi tersebut menilai lemahnya pengawasan membuka peluang praktik koruptif. Ia bahkan menduga adanya mark-up harga sekitar Rp2.000 per siswa dibanding harga pasar.
