“Ada dugaan kuat aktivitas tersebut dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum berpangkat bunga dan bintang, sehingga para pelaku tidak takut dan terkesan kebal hukum,” tegasnya.
Jekson mendesak Komisi XII DPR RI, khususnya perwakilan dari Papua Barat, untuk turun langsung ke lokasi guna melakukan investigasi menyeluruh.
Menurutnya, jika ditemukan keterlibatan aparat maupun pihak lain dalam aktivitas tambang ilegal tersebut, maka harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami meminta Komisi XII DPR RI tidak tinggal diam. Jika ditemukan ada oknum yang terlibat, segera proses sesuai undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa kesepakatan penghentian tambang ilegal di Wasirawi telah ditegaskan dalam pertemuan yang berlangsung di Sasana Karya, Kantor Bupati Manokwari, pada 3 Oktober 2025.
Selain itu, Jekson meminta Kapolri, Listyo Sigit Prabowo, untuk memberikan sanksi tegas kepada anggota kepolisian yang terbukti terlibat dalam aktivitas tersebut.
