Untuk mengompensasinya, kata Anis, negara-negara anggota Liga Arab dan OKI memperbesar volume perdagangan antar sesama. Anis mengatakan, Indonesia juga mengusulkan penolakan atas segala upaya normalisasi hubungan dan meninjau kembali hubungan diplomatik dengan Israel, sejalan dengan Insiatif Perdamaian Arab.
Menanggapi hal itu, pengamat hubungan internasional dari Universitas Islam Indonesia Hasbi Aswar menjelaskan ada hal-hal baru dan menarik yang disampaikan oleh Indonesia kali ini yakni mendesak keanggotaan Israel di PBB dicabut. Dia mengharapkan Indonesia akan mengulang seruan pencabutan keanggotaan Israel di PBB dalam beragam forum badan dunia tersebut nantinya.
“Kenapa (seruan) ini penting karena Israel sebenarnya sudah tidak peduli dengan hukum internasional. PBB sudah banyak diabaikan oleh Israel. Jadi PBB harus mengambil sikap yang lebih tegas, bukan sekadar mengecam, mengecam, dan mengecam. Salah satu yang bisa dilakukan PBB adalah menghentikan keanggotaan Israel,” ujarnya kepada VOA, Selasa (12/11).
Dia mencontohkan Israel telah menerbitkan undang-undang yang melarang kegiatan UNRWA (badan PBB urusan pengungsi Palestina) dan bahkan menyatakan UNRWA adalah organisasi teroris.
Hal baru lain yang disampaikan Indonesia, lanjut Hasbi, adalah pemutusan hubungan ekonomi, dagang dan investasi dengan Israel atau yang memiliki kaitan dengan Israel. Seruan semacam ini, menurutnya, sekaligus kritik kepada negara-negara Timur Tengah yang telah memiliki hubungan diplomatik dengan Israel.
Pernyataan Anis di KTT tersebut, kata Hasbi, juga sekaligus kritik terhadap Indonesia yang juga melakukan hubungan bisnis dengan Israel meski melalui pihak ketiga. Dia menyatakan fenomena ini akan mendapat perhatian masyarakat di dalam negeri dan mereka akan mencari tahu apakah Indonesia juga akan memutus hubungan dagang dengan Israel.
