Sejumlah organisasi hak asasi manusia yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Reformasi Sektor Keamanan Selengkapnya
KPK menunjukkan barang bukti uang dalam OTT salah satu kasus korupsi (ilustrasi foto: Humas KPK). Pihak kepolisian Selengkapnya
Berita Terkait
Headlines
Kategori: Nasional
Pandu Sjahrir: Danantara akan Beroperasi dengan Pendekatan Komersial
Danantara, yang diluncurkan pada Senin (24/2) dan dijadwalkan untuk mengelola aset senilai lebih dari $900 Selengkapnya
Mengapa Hukum Islam di Aceh Hanya Diberlakukan pada Kejahatan Seksual?
Mahkamah Syariah Banda Aceh menjatuhkan hukuman cambuk antara 80-85 kali terhadap pasangan gay yang tertangkap Selengkapnya
Presiden Prabowo Resmi Luncurkan Danantara, Siap Kelola Dana Rp300 Triliun Hasil Efisiensi
Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia di Selengkapnya
Berhubungan Sesama Jenis, 2 Pemuda Aceh Dihukum Cambuk Puluhan Kali
Kelompok hak asasi manusia mengkritik hukuman cambuk di depan publik sebagai tindakan yang kejam, meskipun Selengkapnya
Kapolri Mau Jadikan Band Sukatani Duta Polri Usai Polemik Lagu “Bayar, Bayar, Bayar”
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan komitmen Polri untuk terus berbenah menyusul polemik lagu ‘Bayar Selengkapnya
Instruksi Megawati Soal Retret Kepala Daerah Tuai Reaksi Beragam
Instruksi Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri yang meminta kadernya menunda ikut Selengkapnya
Penyintas Bom Bali Khawatir Bantuan LPSK Terhenti Akibat Efisiensi Anggaran
Bom Bali 2002 yang menyasar klub malam di Pantai Kuta diduga dilakukan oleh jaringan Jemaah Selengkapnya
Pemerintah Setop Proyek KEK Lido yang akan Bangun Properti Perusahaan Trump
Menurut Kementerian Lingkungan Hidup, proyek Lido City menyebabkan luasan Danau Lido menyusut hingga separuh. JAKARTA Selengkapnya
Pengamat: Kewenangan DPR Evaluasi Pejabat Negara Dapat Rusak Sistem Bernegara
Sejumlah pengamat menilai upaya DPR memperluas kewenangan dalam mengevaluasi pejabat negara dapat merusak sistem bernegara. Selengkapnya
Tidak Ada Pos Lagi.
Tidak ada laman yang di load.











