Calon Diplomat Gen Z dan Analis Meraba Hubungan Bilateral Indonesia-Amerika di Bawah Trump
Jajak pendapat Edison Research menyebut, sekitar 54 persen laki-laki keturunan Amerika Latin memilih Trump dalam pilpres, naik 18 poin dibanding dukungan untuk Partai Republik pada 2020.
BRICS Jadi Ganjalan
Diplomasi adaptif nampaknya tetap akan memiliki tantangan berat, terutama karena pilihan Indonesia untuk bergabung dengan blok BRICS.
BRICS adalah blok ekonomi dari 11 negara, yaitu Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, UEA, Iran, Mesir, Ethiopia, Uni Emirat Arab dan Indonesia sendiri yang berarti memiliki hampir separuh populasi dunia. Potensi ekonomi negara-negara ini sekitar 29 persen dari PDB global dan 20 persen perdagangan barang dunia. BRICS juga memegang 40 persen produksi dan ekspor minyak mentah global dan menguasai cadangan bahan mentah strategis bagi energi hijau.
Presiden Trump telah berulangkali melayangkan ancaman bagi negara-negara yang bergabung dalam BRICS.
“Kita akan mengenakan tarif sedikitnya 100 persen terhadap bisnis yang mereka lakukan dengan Amerika. Anda tahu BRICS, kan?” katanya.
Pernyataan sejenis dia sampaikan sebelum pelantikan, dan diulang ketika menandatangani sejumlah instruksi presiden pasca pelantikannya.
Empat mahasiswa HI dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia yang ditemui VOA sepakat menyebut Indonesia terburu-buru bergabung dengan BRICS.
“Ini juga agak mencederai, apakah Indonesia masih bisa menerapkan non alignment-nya, dan juga apalagi tadi Amerika dengan proteksionismenya Donald Trump yang pernah mengancam akan memberikan tarif 100 persen kepada negara-negara BRICS,” ujar James.
Sementara Maulavi mengatakan, “Melihat keadaan geopolitik anggota-anggotanya, dan juga bagaimana sistemnya, saya rasa memang sedikit meragukan. Dan banyak akademisi meragukan kalau memang BRICS ini akan bermanfaat.”
Indonesia, kata Zulhamdi, seharusnya menunggu peta kebijakan pemerintahan Trump sebelum memutuskan bergabung BRICS.
“Akan ada kegoyangan atau keguncangan sedikit dengan pemerintah Amerika, apabila ke depannya pemerintah Indonesia lebih cenderung menguatkan kerja sama atau hubungan bilateral dengan negara-negara yang tergabung dalam BRICS,” ujarnya.
Sementara Karen menambahkan, dalam diskusi-diskusi di kampus, masa depan hubungan Indonesia dan Amerika dikaitkan setidaknya dengan tiga persoalan.
“Indonesia yang bergabung dengan BRICS, kemudian beberapa kali terlihat lebih condong ke China, dan ada kekosongan jabatan di kedutaan Indonesia di Amerika. Itu cukup menjadi pertanyaan, apakah Indonesia benar-benar menjaga kerja samanya dengan Amerika,” kata Karen.
Namun, pemerintah Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Sugiono memastikan keanggotaan Indonesia di BRICS merupakan perwujudan nyata dari prinsip politik luar negeri bebas aktif, bukan sebuah penyimpangan.
“Karena keputusan ini bukanlah merupakan hasil kerja semalam, melainkan buah dari kiprah, konsistensi, dan keteguhan diplomasi Indonesia selama puluhan tahun,” kata Sugiono dalam Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri 2025 pada 10 Januari di Jakarta.
Sugiono menyebut, proses aksesi Indonesia ke BRICS merupakan bagian dari diplomasi aktif di bawah arahan presiden.
“Dan pada bulan ini, Indonesia telah secara resmi bergabung menjadi anggota BRICS. Dalam kurun waktu kurang dari tiga bulan, para anggota BRICS sepakat untuk memutuskan dan menerima Indonesia sebagai anggota penuh. Di sini, kita melihat bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang penting untuk bisa segera bergabung,” kata dia.
Sebagai anggota BRICS, Indonesia kata Sugiono, akan memastikan jembatan kepentingan negara-negara berkembang dan kawasan Indo-Pasifik tetap terjalin, seiring peran aktif di kelompok negara lain seperti G20, APEC, IPEF, MIKTA, dan CPTPP serta tahap aksesi sebagai anggota OECD.
Indonesia Perlu Antisipasi
Dalam pernyataan kepada media di Jakarta pada 21 Januari, peneliti dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) mengingatkan pentingnya antisipasi Indonesia terhadap perubahan di Amerika.
“Kita harus antisipasi, bahwa ke depannya jangan sampai kita kaget dengan berbagai tindakan yang dilakukan oleh administrasi yang baru ini, dan untuk itu kita juga juga di Indonesia tentunya perlu mengantisipasi serta merespons dengan tepat berbagai kemungkinan-kemungkinan tadi,” kata Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif CSIS.
