Bupati meminta Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Dinas Pangan dan Pertanian, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan pendataan detail terkait UMKM yang sudah maupun belum bersertifikat halal. Ia menekankan pentingnya fasilitasi pemerintah daerah, terutama jika kuota sertifikasi gratis dari BPJPH telah habis.
“Minimal Pemkab Sidoarjo bisa membantu agar seluruh UMKM memiliki sertifikat halal,” tegasnya.
Subandi juga menyoroti pentingnya kepastian regulasi produk halal di tengah dinamika perdagangan global. Menurutnya, sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim, Sidoarjo harus memastikan seluruh produk UMKM memiliki jaminan halal demi daya saing.
