BKKD Bojonegoro 2026 Terjun Bebas ke Rp170 Miliar, Kejari Ingatkan Potensi Jerat Hukum

• Desa Deling (Kec. Sekar): Menjerat 2 tersangka (Kepala Desa dan Sekretaris Desa).

• Desa Punggur: Menjerat 1 tersangka.

  Bacaan Lainnya

  • Cegah Penularan HIV Sejak Dini, Pemkab Sidoarjo Perkuat Edukasi Seksual dan Karakter Pelajar
  • Tekan Biaya Produksi Tembakau, Pemkab Bojonegoro Rampungkan Penyaluran Pupuk NPK
  • Wujudkan Masyarakat Sehat, Pemdes Kebaron Rangkul Puskesmas Kepadangan Gelar Posyandu ILP
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

• Kecamatan Padangan: Menjerat 6 tersangka dari 6 desa berbeda.

• Pengadaan Mobil Siaga Desa: Menjerat 5 tersangka.

• Desa Drokilo (Kec. Kedungadem): Menjerat 1 tersangka.

Menanggapi rentetan kasus tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro mengimbau seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, hingga pemerintah desa untuk meningkatkan kehati-hatian dalam pengelolaan BKKD 2026.

Plt Kajari Bojonegoro, Martha Parulina Berliana, mengungkapkan celah hukum pada tahun-tahun sebelumnya kerap dipicu penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang kurang tepat serta kelemahan pada laporan pertanggungjawaban (LPJ).

“Hambatan-hambatan tersebut harus diantisipasi sejak awal melalui pendampingan teknis yang intensif, pengawalan, dan pengawasan sehingga tidak berkembang menjadi persoalan hukum di kemudian hari,” tegas Martha. [J2]