BKKD Bojonegoro 2026 Terjun Bebas ke Rp170 Miliar, Kejari Ingatkan Potensi Jerat Hukum

• 2021: Rp 461 Miliar (Awal pengguliran program infrastruktur)

• 2022: Rp 430 Miliar (Lanjutan pembangunan fisik dan fasilitas)

  Bacaan Lainnya

  • Cegah Penularan HIV Sejak Dini, Pemkab Sidoarjo Perkuat Edukasi Seksual dan Karakter Pelajar
  • Tekan Biaya Produksi Tembakau, Pemkab Bojonegoro Rampungkan Penyaluran Pupuk NPK
  • Wujudkan Masyarakat Sehat, Pemdes Kebaron Rangkul Puskesmas Kepadangan Gelar Posyandu ILP
  (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

• 2023: Rp 96 Miliar (Fokus pengadaan mobil siaga untuk 386 desa)

• 2024: Rp 546 Miliar (Gagal direalisasikan)

• 2025: Rp 806 Miliar (Puncak alokasi tertinggi BKKD)

• 2026: < Rp 170 Miliar (Penyesuaian kapasitas fiskal daerah)

Selain efisiensi anggaran, perjalanan BKKD Bojonegoro dipenuhi rekam jejak perkara hukum. Sejak 2021 hingga 2025, sejumlah kasus dugaan korupsi BKKD telah menyeret oknum kepala desa, perangkat desa, hingga pihak ketiga ke meja hijau.

Beberapa perkara yang telah ditangani aparat penegak hukum meliputi: