Senada dengan Khudori, Ahmad Yakub dari Dewan Pembina Institut Agroekologi Indonesia (Inagri), mengakui bahwa pemerintah sejak dulu mengupayakan diversifikasi pangan, namun kemajuan yang dicapai tidak signifikan.
Ia mencontohkan, beberapa tahun silam, pemerintah daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) kerap menyajikan pangan-pangan dengan kearifan lokal dalam kegiatan pemerintahannya yakni dengan menyajikan singkong ataupun kacang dalam rapat pada hari-hari tertentu. Namun, hal tersebut tidak bertahan lama dan tidak berkelanjutan.
Achmad masih ingat bahwa beberapa tahun silam, produsen mie instan terkenal sempat bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor (IPB) membuat tepung berbahan dasar singkong – yang disebut tepung mocaf — di Jawa Tengah. Namun, karena tidak adanya kestabilan suplai singkong, pembuatan mie instan itu tidak dilanjutkan.
“Di Kudus, Jawa Tengah juga pernah mencoba membuat tepung modifikasi dari singkong untuk kemudian menjadi mie instan. Tapi kan butuh riset, butuh biaya, butuh mengubah cita rasa lidah masyarakat yang jangka panjang. Ini siapa yang mau melakukan? Ya pemerintah mau tidak mau, kalau swasta kan pasti ada hitung-hitungan bisnisnya karena mereka mungkin tidak mau rugi terus,” ungkap Achmad.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali ditanya wartawan terkait harga beras di pasaran yang tidak kunjung turun. Mantan gubernur DKI Jakarta ini membantahnya.
Ia menyatakan bahwa berdasarkan laporan-laporan yang diterimanya harga beras sudah mulai turun.
Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada Kamis (29/2), beras premium di DKI Jakarta rata-rata diperdagangkan sekitar Rp 16.700 per kilogram, sementara harga beras medium Rp 14.800 per kilogram. [Red]#VOA
