Apakah Peran Indonesia Sudah Efektif Membantu Menuntaskan Konflik di Gaza?

  • Whatsapp
Sejumlah peserta aksi bela Palestina mengibarkan bendera Indonesia, bendera Palestina dan poster bertuliskan "Israel adalah Teroris yang Sebenarnya," di lapangan Monas, Minggu, 5 November 2023. (Foto: Indra Yoga/VOA)

Menurutlaporan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UN Trade and Development/UNCTAD(hyperlink: yang dirilis September lalu, pada awal 2024, sekitar 80 hingga 96 persen aset pertanian Gaza, termasuk sistem irigasi, peternakan, perkebunan hingga mesin-mesin yang digunakan, telah musnah. Selain itu, 82 persen bisnis di Gaza, yang menjadi denyut nadi perekonomian wilayah kantong itu, rusak atau bahkan hancur. Produk domestik bruto (PDB) Gaza pun anjlok 81 persen pada kuartal terakhir 2023.

Berdasarkan laporan PBB pada Mei, sedikitnya 370.000 rumah di Gaza rusak, di mana 79.000 di antaranya hancur sepenuhnya beserta bangunan-bangunan komersial. Kehancuran tersebut disebut sebagai yang terburuk sejak Perang Dunia II. PBB menyatakan, seandaianya pun konflik di Gaza berakhir hari ini, dibutuhkan waktu hingga tahun 2040 untuk membangun kembali rumah-rumah yang hancur akibat serangan Israel.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

Serangan Israel ke Gaza sendiri merupakan balasan atas serangan Hamas ke Israel selatan pada 7 Oktober 2023, yang menewaskan 1.200 orang, di mana 250 lainnya diculik. Sejak saat itu, serangan Israel di wilayah kantong tersebut telah menewaskan sedikitnya 41.000 orang, di mana lebih dari separuhnya perempuan dan anak-anak, menurut kementerian kesehatan Gaza.

Meski demikian, kata Broto, peran seperti apa yang akan dilakoni Indonesia dalam konflik Israel-Palestina ke depan sangat bergantung pada pemerintahan Indonesia berikutnya di bawah Presiden-terpilih Prabowo Subianto, termasuk mengenai kemungkinan Indonesia sebagai penengah faksi-faksi di Palestina. Peran itu belum lama ini dimainkan Tiongkok, yang memfasilitasi 14 faksi di Palestina, termasuk Hamas dan Fattah, dua kelompok ideologis yang terbelah sejak lama, untuk memperkuat persatuan Palestina melalui Deklarasi Beijing pada 27 Juli 2024.

“Mungkin akan ada gaya yang berbeda ketika ada transisi kekuasaan, tapi kan itu nanti juga ditentukan siapa yang kemudian menjadi menteri luar negeri, apakah dia punya resistensi yang tinggi terhadap prinsip-prinsip mendasar, kayak non-interference [nonintervensi, red.], dan seterusnya, atau dia lebih fleksibel, dan seterusnya,” kata Broto.

“Tapi kalau yang saya pahami dari perilaku kebijakan luar negerinya Pak Prabowo selama ini, dari apa yang dia kerjakan dan dari pemikiran-pemikiran dia, sepertinya dia bukan model orang yang akan happy bekerja di level yang abstrak,” imbuhnya.

Prabowo, yang memimpin operasi pengiriman bantuan Indonesia ke Gaza, akan dilantik sebagai presiden RI pada 20 Oktober. [Red]#VOA