Situasi ini diperburuk dengan restrukturisasi organisasi pada 2025, ketika Dispora digabung ke Disbudporapar. Transisi birokrasi membuat gedung tersebut seolah “tak bertuan” tanpa kejelasan pengelola.
Organisasi kepemudaan dan masyarakat sipil kini mendorong adanya penjelasan resmi terkait:
- Rencana awal penggunaan Rp1 miliar dalam DPA 2023.
- Alasan teknis rendahnya realisasi fisik dibanding program non-fisik yang hampir 100 persen.
- Status operasional gedung pasca-penggabungan OPD.
Hak masyarakat untuk mengetahui penggunaan anggaran negara dapat ditempuh melalui PPID Kabupaten Lamongan atau kanal SP4N-LAPOR!. Transparansi menjadi kunci agar dana publik benar-benar kembali kepada rakyat, bukan sekadar angka di atas kertas. (NH)
