LAMONGAN | DN – Gelombang kritik tajam kembali menghantam tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Lamongan. Di tengah tumpukan keluhan warga terkait krisis air bersih dan dugaan penyimpangan keuangan BDL, unggahan video penyerahan hadiah undian berupa satu unit mobil listrik (Electric Vehicle/EV) BYD dari Bank Daerah Lamongan (BDL) kepada Direktur PDAM Lamongan mendadak viral dan memicu kemarahan publik.
Video yang diunggah melalui akun TikTok resmi @simapan_bdl menampilkan momen sumringah jajaran direksi BDL saat menyerahkan kunci kendaraan roda empat bernilai ratusan juta rupiah tersebut kepada Direktur Perumda Air Minum (PDAM) Lamongan, Syahril, yang didampingi jajarannya. Pemandangan penuh tawa tersebut dinilai publik sangat kontras dengan penderitaan dan kegelisahan masyarakat yang menjadi nasabah maupun pelanggan kedua institusi BUMD tersebut.
Masyarakat menilai aksi mempertontonkan simbol kemewahan tersebut mencerminkan minusnya empati dan sensitivitas moral dari para pengelola BUMD Lamongan, yang saat ini justru sedang disorot terkait kinerja dan transparansi operasional.
PDAM Lamongan, misalnya, selama beberapa bulan terakhir menjadi sasaran keluhan warga akibat buruknya kualitas distribusi air bersih, lonjakan tarif yang membebani, hingga polemik rencana investasi swasta senilai Rp2 triliun bersama PT MOYA yang dikhawatirkan mengancam tata kelola sumber daya air daerah.
Di saat bersamaan, BDL juga tengah berhadapan dengan sorotan tajam publik terkait tingginya rasio Non-Performing Loan (NPL) atau kredit bermasalah, dugaan perlakuan khusus (privilege) dalam fasilitas kredit, hingga polemik rencana penyertaan modal dari APBD.
Sentimen negatif warga pun tak terbendung. Khoir, seorang warga Desa Sanur, menyuarakan kekecewaannya atas tindakan jajaran direksi kedua BUMD tersebut yang dinilai acuh terhadap penderitaan rakyat kecil.
“Di saat kami resah dengan ketersediaan air bersih di Lamongan, di saat kasus-kasus BDL makin terungkap dan belum ada titik terang, kok bisa mereka malah ketawa-ketiwi memamerkan kemewahan di media sosial?” cetus Khoir saat diwawancarai, Jumat (21/8/2026).
Khoir menegaskan, polemik ini bukan sekadar urusan cemburu terhadap kendaraan mewah, melainkan menyangkut etika publik kepemimpinan. “Bagi kami itu sebuah arogansi kekuasaan. Mereka merasa memiliki posisi lebih tinggi dan tidak perlu memedulikan keluhan masyarakat kecil,” tegasnya.
Nada serupa diutarakan Siti Aminah, warga Kecamatan Lamongan Kota yang mengaku kerap menerima pasokan air keruh dari PDAM. Ia menilai selebrasi penyerahan mobil listrik tersebut melukai perasaan para pelanggan.
“Setiap bulan kami wajib bayar tagihan tepat waktu, tapi air yang keluar sering keruh bahkan mati. Begitu buka media sosial, lihat direkturnya dapat mobil listrik ratusan juta sambil tersenyum lebar. Sungguh melukai perasaan warga. Di mana letak empati mereka?” ujar Siti dengan nada kecewa.
Selain persoalan etika, publik juga mempertanyakan keabsahan, mekanis, dan objektivitas dari pengundian program Tabungan Simapan BDL tersebut. Kemenangan seorang pejabat BUMD dalam undian BUMD lainnya dinilai menimbulkan ruang spekulasi yang wajar dipertanyakan.
Made, warga Lamongan lainnya, mendesak adanya pembuktian terbuka mengenai proses pengundian tersebut agar tidak menimbulkan prasangka liar di tengah masyarakat.
“Benarkah itu Pak Syahril yang dapat mobil dari program Tabungan Simapan BDL? Pakai uang pribadi atau uangnya PDAM? Mobil itu program undian, kan? Apakah ada rekayasa? Kalau tidak, memangnya ada kebetulan yang sesempurna ini?” selidik Made.
Merespons polemik yang meruncing ini, pengamat kebijakan publik menyarankan agar manajemen BDL dan PDAM Lamongan tidak bersikap defensif. Sebagai institusi yang mengelola aset publik dan dana masyarakat, transparansi data undian—termasuk keterlibatan notaris, Dinas Sosial, dan pihak kepolisian saat pengundian—wajib dibuka terang benderang ke publik.
Sebab, BUMD dibangun menggunakan uang rakyat dan untuk kepentingan pelayanan publik, bukan perusahaan pribadi milik direksi. Publik Lamongan kini menagih akuntabilitas nyata: apakah para pengelola BUMD masih berpihak pada perbaikan pelayanan dasar warga, atau justru semakin jauh dari kepekaan sosial? [AT]
