Rendahnya tingkat kesiapsiagaan terhadap gempa bumi dan tsunami pada tahun 2004 menjadi salah satu faktor banyaknya korban jiwa di wilayah pesisir Aceh. Setelah 20 tahun berlalu, bagaimana saat ini kesiapsiagaan pemerintah Aceh dalam memitigasi bencana serupa?
DN – Pada 26 Desember 2004 gempa bumi yang disusul tsunami meluluhlantakkan wilayah pesisir Aceh. Tsunami disebabkan oleh gempa bumi berkekuatan 9,1–9,3 SR yang berpusat di Samudra Hindia sekitar 250 km dari pantai barat Aceh. Sekitar ratusan ribu jiwa melayang usai diterjang gelombang laut setinggi 30 meter itu.Rendahnya tingkat kesiapsiagaan, tidak ada sistem peringatan dini tsunami, dan minimnya pengetahuan masyarakat menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jiwa. Kini, bencana dahsyat itu telah 20 tahun berlalu, memberi banyak pelajaran dan menjadi titik balik perbaikan penanggulangan bencana di Indonesia khususnya Bumi Serambi Makkah.
Pegiat literasi kebencanaan sekaligus penyintas tsunami Aceh, Raihan Lubis, mengatakan simulasi dan mitigasi kebencanaan di Provinsi Aceh memang belum sepenuhnya mengedukasi masyarakat terutama generasi muda.
“Sejujurnya kalau dilihat setelah 20 tahun tsunami, pengetahuan generasi muda itu masih sedikit tentang mitigasi bencana. Misalnya, kalau ditanya pemahaman mereka tentang bencana juga sangat minim. Itu karena upaya-upaya yang dilakukan pemerintah masih sangat sedikit untuk pemahaman mitigasi,” kata Raihan kepada VOA, Selasa (17/12) di Banda Aceh.
Sejatinya Pemerintah Aceh telah melakukan berbagai sosialisasi dan simulasi mitigasi kebencanaan. Namun, sayangnya upaya itu dinilai belum begitu maksimal pasca-tsunami Aceh 2004.
“Upaya-upaya itu masih kurang karena sampai sekarang Provinsi Aceh tidak memiliki kurikulum tentang kebencanaan di sekolah-sekolah. Itu kita tidak punya, bayangkan sudah 20 tahun,” ujar Raihan.
Raihan juga menyoroti sarana dan prasarana yang dimiliki Aceh untuk mengurangi risiko bencana. Misalnya, kondisi escape building atau jalur keluar dalam kondisi darurat yang tidak terawat hingga kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang jalur-jalur evakuasi menuju titik kumpul (assembly point).
“Itu masyarakat enggak aware. Kemudian, ketika sudah ada jalur evakuasinya tapi tempat evakuasinya tidak disiapkan dengan baik. Misalnya, kita melihat banyak sekali fasilitas escape building tidak terawat dan bangunannya juga sudah banyak yang rusak. Kita melihat peran pemerintah dan masyarakat belum terlalu aware betapa pentingnya bangunan-bangunan seperti escape building untuk melakukan mitigasi bencana,” jelas Raihan.
