Faktanya, KDMP berdiri atas dasar kesepakatan anggota dan tidak memiliki hubungan struktural dengan pemerintahan desa. Namun, penggunaan istilah “desa” berisiko menimbulkan persepsi seolah-olah koperasi tersebut merupakan lembaga resmi desa. Kondisi ini bisa berimplikasi pada konflik administratif, terutama terkait pengelolaan aset dan dana desa.
Dari sisi sosial, publik berpotensi keliru menafsirkan status KDMP. Jika terjadi masalah dalam pengelolaan, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga desa bisa ikut tergerus. Padahal, secara simbolik nama “Merah Putih” mencerminkan semangat nasionalisme, tetapi secara legal penggunaan kata “desa” dinilai tidak tepat.
Analisis dan Rekomendasi
- Potensi pelanggaran terminologi hukum: istilah “desa” hanya untuk kesatuan masyarakat hukum, bukan koperasi.
- Risiko administratif: tumpang tindih kewenangan dengan pemerintah desa.
- Persepsi publik: rawan menimbulkan salah tafsir dan menurunkan kepercayaan.
Solusi yang ditawarkan:
- Revisi nama menjadi Koperasi Warga Merah Putih atau Koperasi Masyarakat Merah Putih.
- Jika tetap ingin menggunakan istilah “desa”, perlu payung hukum berupa Peraturan Desa (Perdes).
- Sosialisasi kepada masyarakat agar memahami perbedaan koperasi dan lembaga pemerintahan desa.
- Penguatan identitas koperasi sebagai badan usaha berbasis anggota.
Kesimpulan
Penggunaan istilah “desa” dalam nama KDMP berpotensi bertentangan dengan UU Desa dan menimbulkan kebingungan publik. Penyesuaian nama menjadi langkah solutif agar koperasi tetap berfungsi sebagai wadah ekonomi warga tanpa mengaburkan batas antara lembaga pemerintahan desa dan organisasi masyarakat.
