Selain itu, kekerasan skala kecil dapat tereskalasi menjadi konflik yang lebih besar. Salah satu contoh peenting adalah konflik antara penduduk desa dan polisi setempat di Tamilouw, Maluku Tengah pada Desember 2021. Blokade oleh penduduk desa yang ingin mencegah polisi menangkap warga mereka, tereskalasi dengan cepat hingga melibatkan ratusan petugas dan mencederai lebih dari 25 orang.
Temuan lain yang tidak bisa diabaikan adalah kekerasan yang terjadi Papua. Pertama, dari seluruh provinsi di Indonesia, Papua memiliki intensitas konflik tertinggi berdasarkan jumlah penduduk. Pada tahun 2021, Papua mengalami rata-rata 22 insiden per 1 juta orang – hampir empat kali lipat rata-rata nasional.
Kedua, Papua merupakan provinsi dengan jumlah korban insiden kekerasan kolektif terbanyak. Sepanjang tahun 2021, kekerasan kolektif di Papua mengakibatkan lebih dari 176 korban meninggal dan dan luka-luka. Dua provinsi yang menyaingi Papua dalam hal ini adalah Jawa Barat, dengan 146 korban jiwa, dan Jawa Timur dengan 131 korban jiwa.
Ketiga, tidak seperti provinsi lain, kekerasan di Papua paling sering terjadi bukan dalam bentuk main hakim sendiri, melainkan kekerasan separatis dan terorisme—kekerasan yang tingkat kematiannya hampir dua kali lipat.
Tingkat intervensi rendah
Secara teoritis, kekerasan skala kecil seharusnya mudah dihentikan dengan kebijakan pencegahan konflik atau cara yang lebih umum, yaitu dengan inisiatif intervensi dini.
Sayangnya, tingkat intervensi untuk insiden kekerasan kolektif rendah. Dapat dicatat, pihak ketiga hanya mencoba untuk mengintervensi dan menurunkan eskalasi 23 persen dari semua kekerasan kolektif di Indonesia pada tahun 2021.
Ini adalah penurunan yang signifikan dibandingkan dari tingkat intervensi di awal 2010-an. Data dari National Violence Monitoring System (NVMS) menunjukkan bahwa antara tahun 2006 dan 2015, lebih dari 50 persen dari semua insiden kekerasan kolektif diintervensi. NVMS dijalankan oleh Bank Dunia dan Habibie Center dari tahun 1997 hingga 2015 dan mengumpulkan data tentang semua jenis kekerasan.
Meskipun intervensi dini jarang terjadi, sebagian besar upaya intervensi berhasil. Sepanjang tahun 2021, tiga dari empat intervensi dini oleh pihak ketiga berhasil meredakan ketegangan.
Terlebihnya, tingkat keberhasilan ini sama tingginya antara intervensi oleh aktor negara, seperti polisi dan militer, dan aktor non-negara, seperti warga sipil dan pemimpin tradisional. Sepanjang 2021, intervensi kekerasan kolektif oleh aktor negara memiliki tingkat keberhasilan 68 persen. Untuk intervensi oleh aktor non-negara, tingkat keberhasilannya adalah 63 persen.
