Studi: Kebijakan ‘Pencemar Membayar’ Bisa Turunkan Emisi Karbon

  • Whatsapp
Para aktivis lingkungan hidup mengenakan kostum PM Inggris Rishi Sunak dalam demonstrasi menuntut perusahaan minyak raksasa, seperti BP dan Shell membayar lebih banyak pajak, di London, 19 September 2023. (Foto: Kin Cheung/AP Photo)

Namun, bahkan perangkat kebijakan yang tampaknya berhasil masih belum mampu mengurangi emisi karbon dioksida yang terus meningkat. Secara keseluruhan, 63 contoh kebijakan iklim yang berhasil memangkas 600 juta hingga 1,8 miliar metrik ton gas yang memerangkap panas, demikian temuan studi tersebut. Tahun lalu, dunia mengeluarkan 36,8 miliar metrik ton karbon dioksida saat membakar bahan bakar fosil dan proses pembuatan semen.

Kawasan rendah emisi di sebuah jalan di London, 8 April 2019. (Foto: Frank Augstein/AP Photo)
Kawasan rendah emisi di sebuah jalan di London, 8 April 2019. (Foto: Frank Augstein/AP Photo)

Jika setiap negara besar bisa mempelajari pelajaran dari analisis itu dan memberlakukan kebijakan yang paling berhasil, hal itu hanya akan mempersempit “kesenjangan emisi” sebesar 26 persen dari 23 miliar metrik ton “kesenjangan emisi” dari seluruh gas rumah kaca yang dikalkulasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Kesenjangan tersebut adalah perbedaan antara seberapa banyak karbon yang akan dilepaskan dunia ke udara pada t2030 dan jumlah yang akan menjaga pemanasan pada atau di bawah tingkat yang disepakati secara internasional.

Bacaan Lainnya
(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

“Hal ini pada dasarnya menunjukkan bahwa kita harus melakukan pekerjaan yang lebih baik,” kata Koch, yang juga merupakan kepala laboratorium evaluasi kebijakan di Mercator Research Institute di Berlin.

Niklas Hohne dari Institut Iklim Baru Jerman, yang tidak terlibat langsung dalam penelitian tersebut mengatakan: “Dunia benar-benar perlu melakukan perubahan besar, beralih ke mode darurat dan menjadikan hal yang tidak mungkin menjadi mungkin.”

Koch dan timnya mengamati emisi dan upaya untuk menguranginya di 41 negara antara 1998 dan 2022, yang mencakup 1.500 tindakan kebijakan. Jadi, pengamatan Koch tidak termasuk paket belanja penanggulangan iklim senilai hampir $400 miliar atau setara Rp 6 kuadriliun yang disahkan dua tahun lalu sebagai landasan kebijakan lingkungan Presiden Joe Biden.

Mereka mengelompokkan kebijakan dalam empat kategori besar, yaitu penetapan harga, regulasi, subsidi, dan informasi serta menganalisis empat sektor ekonomi yang berbeda: listrik, transportasi, bangunan, dan industri.

Tim tersebut menciptakan pendekatan yang transparan secara statistik yang dapat digunakan orang lain untuk memperbarui atau mereproduksi pendekatan tersebut, termasuk situs web interaktif tempat pengguna dapat memilih negara dan sektor ekonomi untuk melihat apa yang berhasil. Dan pendekatan tersebut pada akhirnya dapat diterapkan pada paket iklim Biden 2022, katanya. Paket tersebut sangat bergantung pada subsidi.

John Sterman, seorang profesor manajemen di MIT Sloan Sustainability Institute yang tidak terlibat dalam penelitian tersebut, mengatakan bahwa politisi merasa lebih mudah untuk meloloskan kebijakan yang mensubsidi dan mempromosikan teknologi rendah karbon. Ia mengatakan hal itu tidak cukup.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *