Herlijanto mengatakan aktivitas politik di kalangan komunitas Tionghoa menguat dalam 26 tahun terakhir, sejak kerusuhan Mei 1998 yang menyebabkan banyak warga keturunan Tionghoa mengalami penindasan. Dia melihat lebih banyak keturunan Tionghoa yang menduduki jabatan publik mulai dari bupati, wali kota, dan anggota dewan.
Herlijanto menjelaskan sebenernya terdapat sejumlah organisasi yang memberikan pendidikan politik kepada warga keturunan Tionghoa di Indonesia sejak akhir 1990-an.
“Hal ini memungkinkan warga keturunan Tionghoa yang sebelumnya merasa tidak nyaman, berkecimpung dalam politik, kini terpilih dan aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai politisi,” ujarnya.
Selama beberapa dekade, di bawah pemerintahan Presiden Soeharto, banyak warga keturunan Tionghoa mengalami diskriminasi, penindasan, dan pembatasan sosial. Mereka dilarang menggunakan nama Tionghoa, menjalankan kepercayaan tradisional, menampilkan budaya Tionghoa, dantidak diakui sebagai WNI secara utuh.
Baru setelah Gus Dur berkuasa pada Oktober 1999, diskriminasi pemerintah terhadap warga keturunan Tionghoa dihapuskan melalui Keputusan Presiden No. 6, yang melindungi hak-hak minoritas.
Pada 2024, Wu bergabung dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Partai tersebut didirikan oleh Grace Natalie, seorang mantan presenter TV nasional keturunan Tionghoa. Grace menyatakan ketertarikannya pada lingkungan kerja partai yang dinamis, mirip dengan “start-up”, dan pendekatan politik yang idealis. Selain itu, Wu juga tercatat sebagai nggota Asosiasi Pengusaha Muda dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN).
“Saya ingin mendukung industri yang membuka lebih banyak kesempatan kerja, menawarkan program pengembangan sumber daya manusia yang berkualitas dan memudahkan proses permohonan izin usaha dan industri,” katanya kepada VOA.
