Presiden Yoon Suk Yeol menghadapi tuntutan pidana pemberontakan, salah satu dari sedikit kejahatan yang tidak tunduk pada kekebalan presiden. Artinya, Yoon bisa dijatuhi hukuman penjara atau bahkan hukuman mati.
SEOUL, KOREA SELATAN – Ribuan warga Korea Selatan mulai berkumpul di ibu kota untuk melakukan demonstrasi, Sabtu (11/1), ketika para penyelidik berupaya mencari jalan lain untuk menahan Presiden Yoon Suk Yeol yang dimakzulkan karena keputusannya menerapkan darurat militer singkat.
Yoon menolak penahanan dalam ketegangan antara para pengawalnya dan para penyelidik pekan lalu usai kegagalan perebutan kekuasaan pada 3 Desember. Upaya penerapan darutat militer Yoon telah menjerumuskan Korea Selatan ke dalam krisis politik terburuk dalam beberapa dekade.
Para pengunjuk rasa yang mendukung dan menentang Yoon dijadwalkan berkumpul di sepanjang jalan-jalan utama di pusat kota Seoul pada Sabtu, dalam kondisi suhu udara membeku di bawah nol derajat. Para pedemo akan beradu untuk menuntut penangkapannya atau menyerukan agar pemakzulannya dinyatakan tidak sah.
Negeri Ginseng itu dilanda ketegangan selama berminggu-minggu setelah Yoon mengarahkan tentara untuk menyerbu parlemen, tetapi mereka gagal mencegah anggota parlemen untuk menyetujui darurat militer. Sejak didakwa, Yoon telah menutup pintunya.
“Terlepas dari upaya kami, dia terus menghindari pertanggungjawaban, dan baik polisi maupun CIO (Corruption Investigation Office/Kantor Investigasi Korupsi) benar-benar gagal bertindak tegas,” kata Kim Min-ji, pelajar berusia 25 tahun, yang berdemo untuk menentang Yoon.