” Sebetulnya terkait persoalan ini,dari SKK Migas pernah memberikan rekomendasi kepada lembaga terkait,bahkan sudah ada draft Kepresnya.tapi implementasinya belum sepenuhnya dilaksanakan,ada permasalahan yang cukup pelik dan kami tidak diberikan kewenangan perlu tidaknya perubahan regulasinya.
Sebagai contohnya,adanya penolakan dari Kementerian LHK terhadap usulan melegalkan Sumur – sumur minyak Ilegal, lantaran mengakibatkan kerusakan lingkungan dan juga menjadi salah satu alasan kenapa hingga kini usulan tersebut belum dapat disepakati.
Karenanya,Ibu Menteri LHK dan juga termasuk Korwas SKK Migas akan kami segera temui.kita akan upayakan agar dicarikan solusinya,karena Kementrian LHK mengakui cukup berat untuk membiayai dampak kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh praktek Ilegal ini pungkas TA Korwas bidang Operasi SKK Migas Julius Wiratno.
Turut hadir dalam Konferensi Pers dan Rakor di Gedung Utama Presisi lantai 7 Polda Sumsel diantaranya: Wakapolda Sumsel Brigjen Pol M Zulkarnain,S.Ik.,M.Si dan Pejabat Utama Polda Sumatera Selatan,Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas bidang Hukum Irjen Pol Setyo Boedi Moempoeni Harso,Tenaga Ahli Komisi Pengawas SKK Migas bidang Perencanaan dan Investasi Anggawira,Kepala Departemen Operasi SKK Migas Sumbagsel Bambang Dwi Djanuarto yang sekaligus selaku Pjs Kepala Perwakilan,dan dari Pertamina EP Hanif Setiawan selaku Field Manager Pertamina EP Ramba Khadafi serta turut hadir Direktur Utama PT Petro Muba. [SRT]
