Kedua, penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis 3R (reduce, reuse, and recycle). Selain itu, optimalisasi infrastruktur pengolahan sampah. Juga edukasi dan regulasi untuk mengurangi timbunan sampah. Demi menciptakan lingkungan yang bersih berkelanjutan.
Ketiga, memperhatikan sekolah yang fasilitasnya kurang layak. Dibutuhkan rehabilitasi dan peningkatan sarana prasarana sekolah yang rusak. Guna menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan mendukung kualitas pendidikan yang baik.
Keempat, perhatian pada era digitalisasi dan penyesuaian Gen-Z. Di sini diperlukan optimalisasi layanan berbasis digital serta inovasi yang adaptif untuk mendukung efisiensi, aksesibilitas, dan partisipasi Gen-Z dalam pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.
”Untuk itu, kita harus mengimbangi dengan proses-proses perencanaan yang bottom up. Lebih banyak menerima masukan masyarakat dalam menyusun RKPD 2026,” jelas Abdillah Nasih.
Selama 2025, lanjut dia, banyak PR (pekerjaan rumah) yang bisa di-push untuk diselesaikan pada 2026. Perlu dibuat daftar prioritas. Apa saja PR-PR itu. Misalnya, terkait implementasi Peraturan Daerah (Perda) Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas.
”Jangan sampai perda yang digedok pada 18 Desember 2024 itu, tidak dapat diaplikasikan,” tegas Nasih.
Begitu pula program Satu Desa Satu Duta Wisata. Jangan hanya menjadi jargon. Harus muncul dalam perencanaan pembangunan. Kabupaten Sidoarjo harus punya perhatian khusus pada pariwisata. Apalagi, ada upaya memaksimalkan potensi wisata untuk sarana outdoor learning (ODL) siswa sekolah.
”Ke depan, bagaimana APBD terkait RKPD 2026, juga ada push di titik berat sektor pariwista,” tambahnya.
