Namun, badan eksekutif tertinggi UE menghadapi tekanan yang meningkat untuk menunda larangan tersebut, setelah mitra dagang dari Brasil hingga Amerika Serikat dan bahkan negara besar Eropa seperti Jerman menentangnya.
Tindakan Vandalisme Alam
Menurut data WWF, impor UE bertanggung jawab atas 16 persen deforestasi global.
Hutan menyerap karbon, dan merupakan elemen penting dalam memerangi perubahan iklim. Hutan juga penting untuk kelangsungan hidup tumbuhan dan hewan yang terancam punah, seperti orangutan dan gorila dataran rendah.
Kelompok lingkungan Mighty Earth menggambarkan penundaan yang diusulkan sebagai “tindakan vandalisme alam”.
“Menunda, seperti membuang alat pemadam kebakaran dari jendela gedung yang terbakar,” kata direktur kebijakan senior Mighty Earth, Julian Oram.
Greenpeace menyebut penundaan itu “tidak dapat dimaafkan”.
Kepala UE, Ursula von der Leyen “mungkin juga menggunakan gergaji mesin itu sendiri”, tambah mereka.
Jerman menjadi negara terakhir yang menyerukan penundaan peluncuran pada bulan September, dengan mengatakan bahwa kondisinya belum memungkinkan agar undang-undang tersebut dapat diterapkan secara efisien.
Brasil, Amerika Serikat, dan negara-negara lain di Asia, Afrika, dan Amerika Latin mengeluhkan bahwa aturan tersebut meningkatkan biaya produksi dan ekspor, terutama bagi petani kecil.
Yang lain keberatan bahwa, dengan hanya beberapa bulan tersisa, UE belum mengeluarkan pedoman kepatuhan yang dijanjikan serta sistem pembandingan yang jelas untuk membagi negara-negara ke dalam kategori risiko yang berbeda.
Komisi tersebut menanggapi kekhawatiran terakhir pada Rabu pekan lalu, dengan menerbitkan dokumen yang menurutnya akan memberikan kejelasan tambahan kepada perusahaan dan otoritas penegak hukum, serta metodologi yang akan digunakan untuk sistem pembandingan.
