“Biasanya peserta pemilu tidak aware dengan dokumen. Baru pas ada masalah, mereka ribut. Kalau saksi tidak ada di TPS, bagaimana bisa dapat data,” imbuhnya.
Menurut Arif, meski peran saksi sangat krusial dalam memastikan dan mengamankan suara peserta pemilu, sekitar 80 persen partai-partai peserta pemilu tidak serius memberdayakan dan melatih para saksi.
Lebih jauh, dia menjelaskan saksi pemilu yang mumpuni harus memiliki pengetahuan dasar kepemiluan dan tata cara pemungutan serta penghitungan suara. Sebabnya, penghitungan suara pemilu di Indonesia masih manual serta cukup kompleks karena perhitungan berjenjang dari TPS, kecamatan, hingga ke rekapitulasi nasional.
Senada, Khoirunnisa Nur Agustyati, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mengatakan saksi harus punya pengetahuan mengenai dokumen-dokumen apa saja yang harus diterima saat hari pencoblosan dan ke mana harus mengajukan keberatan saat terjadi salah penghitungan.
Proses bimbingan teknis (bimtek) para saksi ini lah yang kerap tidak maksimal, tutur Khoirunnisa, yang buntutnya saksi juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik.
“Pada (pemilu) 2019, proses perhitungannya kan lama. Kadang saksi karena sudah capek, ya sudah ditinggal. Jadi saksi kadang tidak pegang dokumen yang sudah ditandatangani. Nah, ketika perhitungan di [level] atas dan direkap hasilnya tidak sama. Saksi tidak punya bukti,” kata Khoirunissa kepada VOA usai diskusi pemilu di Jakarta pada Rabu (7/2).
Tanpa pengetahuan dasar tersebut, para saksi kesulitan mendeteksi kecurangan, baik yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu, maupun pihak-pihak lain termasuk oleh masyarakat.
Data pelanggaran pidana pemilu dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedikit banyak menggambarkan pentingnya saksi pemilu yang andal. Pada Pemilu 2019, menurut data KPU, terdapat 437 vonis pidana pemilu. Dari jumlah tersebut, sebanyak 122 kasus atau 26,7 persen dilakukan oleh pemilih dan 105 kasus atau 24 persen dilakukan oleh penyelenggara pemilu.
Sedangkan untuk jenis pelanggaran, yang paling banyak terjadi adalah politik uang sebanyak 69 kasus, memberikan surat suara lebih dari satu kali sebanyak 65 kasus dan penggelembungan suara sebanyak 43 kasus.
“Saksi hanya [dianggap] pelengkap pemilu. Datang pada hari-H, dikasih uang, disuruh duduk di TPS tanpa tahu harus ngapain. Hasil [perhitungan suara] datang ‘sudah diperbaiki’ oleh kesepakatan para penyelenggara yang ‘nakal-nakal’ atau dia [saksi] sudah terima uang dan gak mengerti alur perhitungan suara,” ujar Arif yang pernah belasan tahu bertugas sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Peserta Pilpres Genjot Pelatihan Saksi
Tamsil Linrung, Kepala Deputi Saksi dan Pengorganisasian, untuk paslon Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, mengatakan kebutuhan saksi utama sebanyak 823 ribu sesuai jumlah TPS sudah terpenuhi. Di luar saksi utama, masih akan ditambah relawan saksi dari berbagai ormas yang jumlah totalnya bisa mencapai lebih dari satu juta orang.
Politisi senior PKS itu menambahkan kader-kader PKS sudah berpengalaman dalam mengelola dan melatih saksi-saksi pemilu, terutama untuk mewaspadai kecurangan di TPS.
“Bimtek-bimtek itu terus menerus kita lakukan. Ini sering kita lakukan di mana-mana. Kita beri pemahaman kepada masyarakat yang menjadi saksi bahwa anda sebagai saksi menentukan perjalanan bangsa ke depan,” ujar Tamsil kepada VOA, Minggu (4/2).
Demikian halnya dengan tim paslon nomor tiga, Ganjar Pranowo – Mahfud MD.
Candra Irawan, Sekretaris Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) PDI Perjuangan, mengungkapkan pihaknya akan mengerahkan 1,7 juta saksi, termasuk saksi utama di 823 ribu lebih TPS, baik untuk pemilihan legislatif (pileg) dan pilpres. PDIP menjadi pemasok utama saksi untuk paslon Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.
“Pelatihannya itu yang simple-simpel aja. Apa yang akan mereka lakukan pada tahap perhitungan dan apa yang harus mereka antisipasi pada saat terjadi potensi-potensi ada kecurangan,” ujar Candra melalui sambungan telepon beberapa waktu lalu.
