Pemerintah akan Gandeng China Tanam Padi di Kalteng
Luhut menjelaskan, setidaknya terdapat lahan seluas satu juta hektare di Kabupaten Pulang Pisang, Kalimantan Tengah yang bisa dimanfaatkan untuk mengembangkan sawah dengan China secara bertahap. Pemerintah pun, katanya, juga berencana menggandeng mitra lokal setempat dalam proyek ini.
“Dan off taker-nya nanti adalah Bulog. Kita berharap enam bulan dari sekarang mungkin kita sudah mulai dengan proyek ini. Tinggal kita sekarang mau ajak anak-anak muda Indonesia yang bidang pertanian untuk ikut disitu,” jelasnya.
Ia berharap alih teknologi dari Negeri Tirai Bambu tersebut bisa berhasil dengan baik. Pasalnya Indonesia selama ini masih saja mengimpor beras dari negeri tetangga hingga jutaan ton setiap tahunnya.
Luhut meyakini, jika proyek ini berhasil, maka Indonesia pun akan mencapai swasembada beras di masa depan.
“Jadi kalau program ini jalan, dan menurut saya harus jalan. Kita sebenarnya minta (produktivitasnya) 4-5 ton per hektare. Kalau kita punya (lahan) Pulang Pisang, di Kalteng itu 400 ribu hektare, itu hampir dua juta ton (hasilnya). Jadi sudah selesai masalah ketahanan pangan kita untuk beras. Kita menjadi lumbung pangan yang harusnya demikian,” tegasnya.
Khudori, seorang pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), berpendapat bahwa mengadopsi teknologi pertanian dari negara lain adalah langkah yang sah. Namun, ia berpendapat pemerintah perlu memastikan bahwa teknologi tersebut sesuai dan dapat diaplikasikan dengan baik di dalam negeri.
“Mengintroduksi sistem usaha tani, seperti menghadirkan benih dari negara lain, termasuk dari China, tidak selalu jadi solusi baik, cespleng, dan langsung applicable. Pasti membutuhkan adaptasi. Baik adaptasi iklim/cuaca, sifat tanah, dan hama penyakit. Proses adaptasi bisa lama bisa pendek. Dan tak selalu berhasil. Bisa juga mengalami kegagalan,” ungkapnya kepada VOA melalui pesan tertulis.
Menurutnya, sebelum melaksanakan kerja sama ini, pemerintah perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan para pakar pertanian nasional untuk mengurangi risiko kegagalan. Khudori juga menyoroti bahwa China memiliki empat musim, sehingga perbedaan ini pasti akan memengaruhi penerapan teknologi pertanian dari negara tersebut di Indonesia.
“Ahli di China bisa saja jagoan dalam pertanaman padi di sana, tapi ketika teknologi serupa diterapkan di Indonesia belum tentu berhasil. Hal ini mesti disadari para pengambil kebijakan,” tuturnya.
Indonesia, kata Khudori, juga pernah melakukan kerja sama transfer teknologi pertanian dengan China yang dilakukan Wakil Presiden Jusuf Kalla pada 2007, yaitu dengan membagikan benih padi hibrida dari China kepada petani.
“Belakangan diketahui, setelah benih padi hibrida yang diimpor dan dibagikan sebagai bagian dari bantuan benih kepada petani, hasilnya tidak menggembirakan. Di beberapa tempat padi hibrida yang ditanam petani terserang penyakit. Ini menandakan, tidak mudah mengintroduksi sistem usaha tani, benih salah satunya. Pasti butuh inovasi tambahan. Inovasi ketahanan penyakit misalnya,” jelasnya.
Khudori menjelaskan bahwa sebenarnya ada hal lain yang juga perlu menjadi perhatian pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan pertanian padi nasional. Salah satunya adalah biaya usaha tani yang tinggi, terutama biaya sewa lahan dan upah tenaga kerja.
