Wakil Menteri Pertahanan Kim Seon Ho, yang saat ini menjabat sebagai penjabat menteri pertahanan, mengatakan kepada komite parlemen pada Kamis bahwa Kim Yong-hyun juga membuat keputusan untuk mengerahkan pasukan ke Majelis Nasional. Partai Demokrat juga telah mengajukan resolusi untuk memakzulkan Kim Yong-hyun.
Polisi nasional Korea Selatan mengatakan pada Kamis bahwa mereka sedang menyelidiki Yoon dan Kim Yong-hyun atas tuduhan pengkhianatan karena berperan dalam keputusan darurat militer. Yang juga sedang diselidiki adalah Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Park An-su dan Menteri Dalam Negeri Lee Sang-min. Jaksa telah memberlakukan larangan perjalanan terhadap Kim Yong-hyun.
Sejak menjabat pada Mei 2022, Yoon, mantan kepala jaksa yang terkenal karena retorikanya yang blak-blakan, telah menghadapi pertarungan politik yang sengit dengan oposisi dan terus-menerus mendapat peringkat dukungan yang rendah.
Jajak pendapat yang dirilis pada Kamis oleh Realmer, sebuah organisasi penelitian opini publik yang berbasis di Seoul, menunjukkan bahwa 74 persen warga Korea Selatan mendukung pemakzulan Yoon atas insiden darurat militer. Namun yang terpenting, 50 persen dari kaum konservatif menentang pemakzulan tersebut. Hal itu menunjukkan bahwa Yoon masih mendapat dukungan dari banyak kaum konservatif.
Protes yang dimulai segera setelah deklarasi Yoon terus meluas. Serangkaian aktivis dan kelompok masyarakat sipil menyerukan “protes menyalakan lilin” setiap malam sampai Yoon mengundurkan diri. Protes diperkirakan akan menjadi yang terbesar pada akhir pekan ini. [Red]#VOA
