Pakar hukum tata negara Universitas Andalas Charles Simabura mengatakan negara yang besar tidak berarti jumlah kabinetnya harus gemuk. Tugas-tugas pemerintahan, ungkapnya, tidak hanya di tingkat pusat, tetapi juga di tingkat daerah.
Charles menyebutkan beberapa konsekuensi dari kabinet gemuk. “(Pertama) memperlebar jalur kendali presiden terhadap para menteri. Lalu juga memperlebar atau semakin memperkuat ego sektoral karena selama ini dengan jumlah kementerian yang ada saja, ego sektoral itu menjadi sesuatu yang sulit sekali untuk dihindarkan,” ujarnya.
Charles mengungkapkan, para menteri itu berlatar belakang politik yang berbeda. Menurutnya, mereka masuk dalam pemerintahan bukan hanya mengakomodir kepentingan visi dan misi presiden, tapi juga mau mendapat titipan program kerja partai politik mereka masing-masing.
Banyaknya menteri di kabinet, tambahnya, juga akan menyulitkan presiden dalam berkoordinasi dan berkomunikasi. Dia mengatakan, dengan semakin banyak kementerian, ada potensi munculnya regulasi yang berlebihan karena setiap menteri akan mengeluarkan peraturan masing-masing. Ia mencontohkan ketika Kementerian lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan dipecah, kedua menteri akan membuat aturan baru lagi.
Charles juga menyoroti akan makin banyak tugas dan fungsi kementerian yang beririsan seperti antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, serta antara Kementerian Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal dan Kementerian Dalam Negeri.
Di samping itu, ungkapnya, kementerian baru membutuhkan waktu sedikitnya dua tahun untuk bisa bekerja optimal.
Kabinet gemuk Prabowo kata Charles, akan membuat visi dan misinya sebagai presiden lambat terwujud, apalagi tantangan dihadapi Indonesia ke depan makin besar. Dia mencontohkan. negara sebesar Amerika Serikat saja hanya memiliki 15 kementerian.
Dia menekankan secara teoritis dalam ilmu pemerintahan, efektifitas pemerintahan hanya bisa dilakukan oleh lembaga yang minim struktur tapi kaya fungsi dan bukan sebaliknya, minim fungsi namun kaya struktur.
