Maka dari itu, Fahmi menyarankan kepada pemerintah untuk mempersiapkan data yang valid dan melakukan pembaharuan data secara regular agar ke depannya subsidi ini tepat sasaran. Fahmy memperkirakan pemerintah akan membutuhkan waktu sekitar enam bulan hingga satu tahun untuk melakukan sinkronisasi data.
“Sambil menunggu tadi, maka terapkan dulu pembatasan, jadi masih dipertahankan by product tetapi ada upaya pemerintah untuk membatasi agar tepat sasaran. Menurut saya gunakan saja kriteria yang sederhana, tapi dapat diterapkan di SPBU yang sifatnya sementara sembari menunggu data yang valid. Kriteria tadi misalnya ditetapkan dalam peraturannya itu adalah yang boleh membeli BBM subsidi adalah pemilik sepeda motor kemudian angkutan umum, plat kuning, angkutan barang, di luar itu harus membeli BBM non subsidi seperti pertamax ke atas. Itu menurut saya segera saja diterapkan, bulan depan itu bisa,” tuturnya.
Sementara itu, pengamat energi Fabby Tumiwa mengatakan subsidi ini sebenarnya sudah bisa dicabut oleh pemerintah, dan diberlakukan skema BLT kepada masyarakat yang membutuhkan apalagi menurutnya pemerintah sudah memiliki database yang cukup lengkap.
“Kalau saya lihat juga sebenarnya data-data orang miskin yang dimiliki pemerintah cukup lengkap, sampai 40 persen rumah tangga termiskin pemerintah punya datanya. Jadi tinggal datanya diupdate saja menurut saya, karena program penanggulangan kemiskinan sudah berlangsung lama, sejak dulu. Secara data saya kira cukup kita bisa dan kalau ada kekurangan bisa dilengkapi. Jadi bukan kemudian nunggu sampai data lengkap, itu menurut saya terlalu lama, karena ini keputusan harus dibuat cepat,” ungkap Fabby.
Ia menyarankan kepada pemerintah untuk segera memutuskan formulasi atau skema baru penyaluran subsidi BBM dan listrik. Meskipun bukan kebijakan populer, hal ini harus dilakukan demi terciptanya reformasi penyaluran subsidi yang lebih tepat ke depannya.
“Efektif atau tidak ya harus dicoba, kalau tidak pernah dicoba ya bagaimana bisa tahu. Dari situ ada mekanisme evaluasi. Saya kira pemerintah akan sangat hati-hati, akan dilihat juga efeknya kepada daya beli dan lain-lain tetapi menurut saya harus ada keberanian untuk memulai. Persoalannya di 10 tahun terakhir era Pak Jokowi, beliau tidak mau mengambil (kebijakan) itu selalu ditunda-tunda. Menurut saya kalau ada yang kurang-kurang ya nanti dilengkapi, yang penting sedapat mungkin risiko sudah terpetakan dan langkah perbaikannya sudah disiapkan. Artinya ini keputusan yang harus dibuat segera oleh Presiden, tapi dasar pembuatan keputusan itu tentunya berdasarkan data dan informasi yang seakurat mungkin,” pungkasnya. [Red]#VOA
