Sementara itu, katanya, terkait format subsidi untuk BBM dan listrik, pihaknya masih akan melakukan exercise yang lebih mendalam, sembari menunggu laporan dari pihak-pihak terkait seperti Pertamina, BPH Migas dan PLN. Mekanisme cash transfer atau bantuan langsung tunai (BLT) menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan.
“BLT itu adalah salah satu opsi, namun akan diputuskan nanti pada hari yang tepat, dan saya pikir opsinya lebih mengerucut ke sana. Andaikan pun nanti terjadi subsidi, nanti sebagian kayak kendaraan umum, plat kuning itu masih kami pertimbangkan untuk tidak dicabut subsidinya. Ini kan sebenarnya semuanya harusnya subsidi, cuma ada yang tidak tepat sasaran, yang tidak tepat sasaran ini kita bentuk yang lain. Tapi yang sudah sesuai sasaran tetap jalan. Jadi subsidi tetap ada, cuma ada yang berbentuk cash dan ada yang berbentuk barang,” jelasnya.
Menurutnya, kebijakan yang akan diambil nanti akan mempertimbangkan berbagai hal penting seperti inflasi, lapangan pekerjaan, serta pertumbuhan ekonomi. “Kita bicara pemerataan, nelayan-nelayan juga harus kita pertimbangkan, kemudian pertanian harus dipertimbangkan. Memang tidak gampang untuk membuat keputusan ini harus betul-betul hati-hati,” jelasnya.
Pengamat ekonomi energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan pemerintah memang perlu mengubah skema penyaluran subsidi BBM dan listrik mengingat jumlah kebocoran yang tidak sedikit per tahunnya.
Skema BLT untuk menyalurkan subsidi BBM dan listrik tersebut, katanya, bisa dilakukan asalkan disertai dengan data yang akurat. Mekanisme BLT atau pemberian uang tunai secara langsung sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi pemerintah. Namun, katanya, terkait dengan pembagian BLT khusus untuk BBM dan listrik perlu dilakukan pembenahan data kembali, mengingat data untuk pembagian BLT sebelumnya adalah untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat miskin.
“Memang untuk mengubah menjadi semacam BLT ini akan lebih tepat sasaran, karena yang menerima itu sudah ditetapkan, hanya data itu harus valid, harus ditetapkan siapa yang memang berhak. Kalau kemudian menggunakan skema BLT, ini tidak tepat karena peruntukannya berbeda. BLT lebih kepada masyarakat yang benar-benar miskin, untuk membantu dalam membiayai biaya hidup atau memenuhi kebutuhan bahan pokok di luar BBM. Nah kalau untuk membeli BBM menggunakan data BLT (yang sudah ada) itu tidak tepat karena barangkali banyak juga yang penerima BLT tidak punya kendaraan bermotor,” ungkap Fahmi.
